Rakyat Selalu Jadi Tumbal Pertikaian Kepala Daerah

TrenNews.id – Pertikaian antar pasangan kepala daerah ibarat pertunjukan wayang murahan: ribut di panggung, penonton bosan, tapi tiket tetap rakyat yang bayar. Ironisnya, korban utama bukan mereka yang bertikai yang punya fasilitas negara, gaji tetap, dan kendaraan dinas, melainkan masyarakat yang hanya bisa menonton sambil menahan lapar dan kecewa.

Ketika kepala daerah dan wakilnya saling sindir di media atau bersitegang dalam forum resmi, listrik kantor pemerintahan tetap menyala, honor pejabat tetap cair, dan perjalanan dinas tetap jalan. Tapi coba tanyakan ke petani yang pupuknya langka, ke pedagang kecil yang izin usahanya berlarut-larut, atau ke pasien rumah sakit yang harus antre berjam-jam karena anggaran kesehatan tersendat. Mereka itulah yang menanggung beban pertikaian yang seharusnya tidak perlu.

Mohtar Mas’oed dalam bukunya Politik, Birokrasi, dan Pembangunan (1994) menulis dengan gamblang:
“Ketika birokrasi tersandera oleh kepentingan politik, maka masyarakatlah yang menjadi korban pertama dari stagnasi kebijakan.”

Sayangnya, kutipan itu seperti ramalan abadi selalu benar, selalu relevan. Pertikaian politik di level elit memang tidak pernah membuat para elit kelaparan. Mereka masih bisa rapat di hotel berbintang, berdebat dengan jas rapi, dan mengumbar kekecewaan di ruang publik. Sementara rakyat cukup puas dengan tontonan gratis drama murahan dengan judul “Siapa Lebih Berkuasa?”

Dan di balik semua ini, ada satu pertanyaan yang menyayat, apakah kepala daerah dipilih untuk bekerja atau bertengkar? Kalau hanya untuk bertengkar, rakyat mungkin lebih baik memilih badut sirkus. Setidaknya badut tahu tugasnya: menghibur, bukan menyakiti.

Masyarakat butuh kebijakan, bukan adu ego. Butuh solusi, bukan adu kata. Tapi nyatanya, dalam pertikaian kepala daerah, rakyat hanya jadi penonton setia yang tidak pernah diminta pendapat, tapi selalu jadi pihak yang menanggung akibat.

Redaksi