DPRD Kolaka Utara Kawal Dana Inpres Rp249,7 Miliar — Muhammad Syair: “Kami Ingin Semua Pihak Turun Langsung Mengawal Aspirasi Ini”

Lasusua, TrenNews.id — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus memperkuat langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Kolaka Utara resmi mengajukan proposal Dana Instruksi Presiden (Inpres) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp249,7 miliar ke pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur di Jakarta.

Dukungan penuh datang dari unsur legislatif. Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Muhammad Syair, menegaskan bahwa dewan akan mengawal langsung proses pengajuan dana tersebut hingga ke tingkat provinsi agar kebutuhan masyarakat benar-benar terakomodasi.

“Kami telah berkomunikasi dengan Irfani Talib, Fraksi PKB DPRD Provinsi. Insya Allah DPRD Kolaka Utara hari ini akan mengeluarkan surat penyampaian aspirasi ke DPRD Provinsi. Semoga pekan depan dapat dijadwalkan pertemuan dengan Tim Anggaran Provinsi, Kadis PU Provinsi, dan anggota DPRD Provinsi, khususnya perwakilan Dapil V Sultra,” ujar Muhammad Syair kepada TrenNews.id, Selasa (28/10/2025).

Syair menambahkan, perjuangan ini tidak boleh dilakukan sendiri. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa untuk ikut serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Kolaka Utara secara langsung di forum resmi.

“Kami minta ini dikerjakan bersama-sama. Agar camat, para kepala desa, dan para tokoh ikut ke DPRD Provinsi menyaksikan secara langsung, sekaligus ikut bersuara dalam rapat bersama para penentu kebijakan,” tegasnya.

Langkah koordinatif ini, lanjut Syair, penting menjelang pembahasan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026. Ia menekankan bahwa Pemprov Sultra kini memprioritaskan pembangunan ruas jalan Batuputih–Porehu sebagai bagian dari program peningkatan konektivitas wilayah utara.

“Kami berharap semua pihak ikut mengawal agar tidak ada aspirasi yang terlewat. Ini bukan hanya soal proyek, tapi soal keadilan pembangunan bagi masyarakat Kolaka Utara,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, proposal senilai Rp249,7 miliar yang disusun Dinas PUPR Kolaka Utara di bawah kepemimpinan Patehuddin Makkawaru, S.H, telah melalui proses verifikasi teknis dan mencakup sembilan proyek strategis, yaitu:

1 Rekonstruksi Jalan Batu Putih – Porehu – Tolala, Kec. Porehu 21,00 km 84.000.000.000
2 Rekonstruksi Jalan Pasampang – Labipi, Labipi – Powala, dan Lanipa – Powala 6,60 km 23.100.000.000 (sedang berjalan dan rampung di Desember 2025)
3 Rekonstruksi Jalan Amowe – Lanipa dan Latali – Teposua 7,50 km 23.250.000.000
4 Rekonstruksi Jalan Ruas Simbula – Watunohu 7,41 km 29.640.000.000
5 Rekonstruksi Jalan Ruas Rante Baru – Rante Angin 2,20 km 6.160.000.000
6 Pembangunan Jembatan Tiwu – Watunohu (3 unit) 78,00 m 27.300.000.000
7 Pembangunan Jembatan Totallang – Latawaro (3 unit) 45,00 m 11.250.000.000
8 Pembangunan Bendung Desa Rante Baru, Kec. Ranteangin 1 unit 20.000.000.000
9 Optimalisasi SPAM IKK Kec. Ngapa, Batu Putih, dan Wawo 3 unit 25.000.000.000
Total Rp249.700.000.000

Kadis PUPR Kolaka Utara, Patehuddin Makkawaru, menjelaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kunci pemerataan ekonomi dan pengentasan keterisolasian wilayah pedalaman.

“Kami ingin memastikan daerah terpencil seperti Porehu dan Tolala tidak lagi terisolasi. Dengan dukungan pusat dan provinsi, infrastruktur bisa menjadi penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.

DPRD Kolaka Utara berharap, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dapat memperkuat posisi Kolaka Utara dalam program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026.

“Ini momentum penting. Jika kita kompak, tidak ada alasan Kolaka Utara tertinggal. Semua harus bergerak bersama,” tutup politisi PKB ini.

Pewarta: Asse