Warga Kutim Gelar Aksi, Tuntut Evaluasi TAPD dan Copot Pejabat Kunci

Sangatta, TrenNews.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Satuan Aksi Masyarakat Kutim Menggugat menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Selasa (28/10/2025). Massa menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pencopotan sejumlah pejabat kunci yang dinilai gagal menjalankan agenda pembangunan daerah.

Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 WITA. Massa membawa spanduk dan pengeras suara, menuding adanya dugaan monopoli anggaran oleh oknum pejabat sehingga banyak usulan masyarakat dari berbagai kecamatan tidak terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

Koordinator aksi, Arsyil, menyebutkan bahwa masyarakat kecewa lantaran banyak arahan Bupati saat kunjungan kerja ke kecamatan tidak diwujudkan dalam bentuk program nyata. “Kami melihat ada ketimpangan antara janji dan realisasi di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, massa juga menyoroti proyek pembangunan jalan di wilayah Batu Ampar, Bukit Makmur, dan Manubar Dalam yang dinilai tidak pernah diusulkan masyarakat. Proyek tersebut dianggap janggal dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Perwakilan masyarakat Teluk Pandan, Andi Ansong, mendesak pencopotan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKAD Kutim. Ia menilai ketiganya menyalahgunakan kewenangan dalam proses penganggaran. “Jika tuntutan kami tidak direspons, kami akan memboikot seluruh Musrenbang di 18 kecamatan dan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Kutim H. Ardiansyah Sulaiman bersama Wakil Bupati, Kapolres, dan Satpol PP turun langsung menemui massa. Ia mengapresiasi aspirasi warga dan menyatakan bahwa seluruh masukan akan dijadikan bahan evaluasi resmi pemerintah daerah.

“Pemerintah memahami keluhan masyarakat. Ada dinamika fiskal dari pusat yang memengaruhi pelaksanaan sejumlah program. Semua OPD akan dievaluasi kinerjanya,” ujar Ardiansyah.

Ia menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk melanjutkan program prioritas yang sempat tertunda dan memastikan tata kelola anggaran kembali berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Kritik adalah bagian penting dari proses perbaikan. Semua masukan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.

Aksi berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian dan Satpol PP.

Pewarta: Riyan