Infrastruktur Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kolaka Utara

TrenNews.id Musim hujan kembali datang, dan bersamanya muncul kekhawatiran klasik yang nyaris setiap tahun menghantui para petani di Kabupaten Kolaka Utara: banjir yang mengancam lahan persawahan. Hujan deras yang mengguyur daerah ini kerap membuat debit air sungai meningkat tajam, menyebabkan irigasi meluap, bahkan menggenangi area pertanian produktif.

Padahal, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kolaka Utara. Ribuan keluarga menggantungkan hidupnya dari hasil padi dan kakao, dua komoditas andalan yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, tanpa dukungan infrastruktur pertanian yang memadai, upaya meningkatkan produktivitas akan selalu terbentur pada persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi.

Satu hal yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten adalah memastikan infrastruktur persawahan berfungsi optimal. Ini bukan sekadar membangun bendung atau memperbaiki saluran air ketika rusak, tetapi memastikan seluruh sistem pengairan dari hulu hingga hilir bekerja secara terintegrasi. Saluran irigasi yang baik bukan hanya menyalurkan air ke sawah saat kemarau, tetapi juga mampu mengendalikan volume air saat hujan deras.

Begitu pula dengan keberadaan bendung. Bendung yang dirancang dengan sistem kontrol air yang efektif akan berperan penting dalam menahan laju air berlebih dari sungai, mengatur debit yang keluar, serta melindungi sawah dari ancaman banjir. Infrastruktur semacam ini tidak hanya berfungsi teknis, melainkan juga menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pertanian.

Namun, pembangunan infrastruktur pertanian tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) — seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan hingga BPBD untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan berjalan terpadu. Kolaborasi ini penting agar setiap kebijakan pembangunan tidak tumpang tindih dan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Lebih dari itu, partisipasi masyarakat dan kelompok tani juga harus menjadi bagian dari proses tersebut. Merekalah yang paling memahami kondisi lahan dan aliran air di wilayahnya. Dengan melibatkan mereka sejak tahap perencanaan, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan pertanian.

Di sisi lain, pengelolaan sungai harus menjadi perhatian serius. Banyak kasus banjir di daerah-daerah pertanian Kolaka Utara terjadi karena sedimentasi sungai yang tidak tertangani dan drainase yang buruk. Pemerintah daerah perlu melakukan normalisasi sungai secara berkala, disertai upaya konservasi daerah tangkapan air di hulu.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadikan wilayah ini sebagai lumbung pangan dan sentra kakao unggulan di Sulawesi Tenggara. Namun, potensi itu akan sulit diwujudkan bila masalah klasik seperti banjir, irigasi rusak, dan pengendalian air yang lemah terus berulang.

Sudah saatnya pemerintah menjadikan infrastruktur pertanian sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dalam perencanaan pembangunan. Karena ketahanan pangan tidak akan pernah tercapai tanpa ketahanan infrastruktur yang menopangnya.

Jika irigasi berjalan baik, bendung berfungsi maksimal, sungai terkendali, dan sinergi lintas sektor berjalan efektif, maka bukan hanya lahan yang akan subur, tetapi juga harapan para petani padi dan kakao Kolaka Utara untuk hidup lebih sejahtera.

Penulis: Redaksi