Komite I DPD RI Serap Aspirasi Masyarakat Kepton Soal Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Baubau, TrenNews.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kota Baubau pada Minggu (16/11/2025) sebagai bagian dari agenda penyerapan aspirasi masyarakat terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rombongan anggota Komite I DPD RI terdiri dari H. Sjarif Mbuinga, S.Pdl., SE., MM., H. Achmad Azran, SE., Bisri AS Shiddiq Latuconsina, S.Sos., serta Paul Finsen Mayor, SIP., CM., NNLP yang tiba di Bandara Betoambari Baubau. Sebelumnya, anggota Komite I DPD RI lainnya, Dr. H. MZ Amirul Tamim, M.Si., telah lebih dulu tiba dan turut menyambut kedatangan rombongan bersama Pemerintah Kota Baubau.

Kedatangan para anggota DPD RI disambut langsung Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE., Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., Pj Sekda Baubau Drs. Meizat Amril Tamim, M.Si., serta sejumlah kepala OPD dengan prosesi pengalungan bunga. Usai penyambutan, rombongan bersama unsur pimpinan Pemkot Baubau meninjau kawasan Kotamara, termasuk melihat langsung patung pahlawan nasional Oputa Yi Koo.

Dalam keterangannya, Dr. H. MZ Amirul Tamim, M.Si., menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 2014. Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam pemerintah daerah perlu dikaji kembali, terutama terkait pembatasan kewenangan daerah akibat sejumlah regulasi baru seperti Omnibus Law dan aturan lain yang memusatkan sebagian kewenangan yang sebelumnya berada di daerah.

Ia mengungkapkan, pengurangan transfer daerah dan perubahan tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian Komite I DPD RI. Melalui kunker ini, pihaknya ingin mengumpulkan informasi dan fakta lapangan sebagai bahan evaluasi agar ke depan dapat dirumuskan solusi ideal antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

“Kunjungan ini penting karena berada pada tahun pertama pemerintahan presiden dan kepala daerah. Banyak dinamika baru, termasuk efisiensi anggaran dan kebijakan yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Kami ingin memastikan apa saja efek kebijakan tersebut terhadap daerah,” ujarnya.

Pewarta: Nandar