Jumat, 21 November 2025

LMND Desak Audit Program MBG Sulsel, Soroti Dugaan Monopoli dan Nepotisme

Armin, perwakilan LMND SUL-SEL

Palopo, TrenNews.id — Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Selatan (LMND SUL-SEL) menyoroti dugaan monopoli dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Selatan. Sorotan ini mengemuka setelah putri Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, yang baru berusia 20 tahun, disebut menguasai 41 dapur MBG.

Armin, perwakilan LMND SUL-SEL, menyatakan bahwa temuan tersebut mencerminkan penyalahgunaan kewenangan yang mencederai tujuan utama program MBG.

“MBG itu untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat, bukan proyek bisnis keluarga pejabat,” tegas Armin dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, penguasaan puluhan dapur oleh satu individu yang memiliki hubungan dengan elit politik daerah menunjukkan lemahnya proses seleksi mitra serta minimnya transparansi pengelolaan anggaran. Ia menilai praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bagian dari fenomena Serakahnomics, yaitu pemanfaatan program publik untuk kepentingan kelompok berkuasa.

Armin juga mengingatkan bahwa nepotisme dalam pelaksanaan MBG dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kalau program sebesar ini dikelola semrawut dan sarat kepentingan, hak anak-anak untuk mendapatkan gizi layak yang paling dulu dirampas,” ujarnya.

LMND SUL-SEL mendesak Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel agar membuka seluruh data kontrak dan aliran anggaran MBG, serta melakukan audit independen terhadap seluruh dapur yang terlibat. Selain itu, Armin mendorong adanya penegakan aturan yang lebih tegas untuk mencegah dominasi pengelolaan oleh pihak tertentu.

“Rakyat Sulsel berhak mendapat program gizi yang bersih dari praktik Serakahnomics. Program sosial bukan alat memperkaya keluarga pejabat,” tegasnya.

LMND SUL-SEL menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program-program publik agar tetap berpihak kepada rakyat dan tidak menjadi instrumen patronase politik.

Pewarta: Fadly

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini