Pj Sekda Bombana Turunkan Inspektorat Audit Kabid E

Bombana, TrenNews.id – Pemerintah Kabupaten Bombana akhirnya mulai mengambil langkah tegas menyikapi desakan publik terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Pejabat (PJ) Sekda Bombana, Syahrun, memastikan akan menurunkan Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap Kabid E yang diduga terlibat praktik pemalakan terhadap sekolah penerima dana BOS dan Dacil.

Kepastian itu disampaikan Syahrun usai menerima langsung perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bombana, Kamis, 5/12/2025. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa meminta pemerintah mencopot Kabid E yang ditengarai menjadi aktor utama dalam dugaan setoran pungli di dunia pendidikan Bombana.

Menanggapi tuntutan itu, Syahrun tidak hanya mengakui bahwa kasus tersebut tengah berproses di Kejaksaan Negeri Bombana, tetapi juga menegaskan langkah lain dari internal pemerintah: menurunkan Inspektorat untuk melakukan audit resmi.

“Kalau ini terbukti, bukan hanya dicopot dari jabatannya, melainkan dipecat dari ASN. Inspektorat juga akan turun melakukan audit khusus,” tegas Syahrun.

Langkah audit tersebut dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Pemkab Bombana mulai membersihkan internalnya dari tindakan penyimpangan anggaran pendidikan. Syahrun menegaskan pemerintah tidak boleh melindungi pejabat bermental pemeras.

“Saya tidak mau mengecewakan adik-adik mahasiswa. Tuntutan sudah diterima dan saya akan sampaikan ke Pak Bupati,” ungkapnya.

Pernyataan itu disampaikan setelah hampir setengah jam mahasiswa menyampaikan aspirasi di depan kantor pemerintah. Massa sebelumnya sempat bentrok kecil dengan aparat sebelum akhirnya dipersilakan masuk ke ruang Sekda untuk berdiskusi.

Dugaan pungli Kabid E disebut telah berlangsung lama dan menyasar sekolah di kecamatan hingga daerah terpencil. Modusnya diduga dilakukan melalui permintaan setoran dana BOS serta program Dacil dengan dalih persyaratan administrasi birokrasi.

Mahasiswa menilai, bukan hanya dana sekolah yang dirugikan, tetapi marwah penyelenggaraan pendidikan di Bombana ikut dicabik-cabik oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab.

“Pejabat seperti ini mempermalukan pemerintah. Kalau tidak diberantas, maka pemerintah dianggap ikut melindungi pemeras,” ujar Koordinator Aksi.

Langkah audit oleh Inspektorat kini menjadi titik penting. Publik menunggu apakah Pemerintah Bombana benar-benar berkomitmen membersihkan sektor pendidikan, atau hanya sekadar meredam aksi demonstrasi.

Dengan proses Kejari dan audit internal yang segera berjalan, bola panas kini berada di tangan Bupati Bombana, H. Burhanuddin. Masyarakat menunggu apakah sang bupati berani mengambil tindakan disiplin maksimal terhadap Kabid E jika terbukti bersalah.

Apakah benar akan dicopot? Dipecat? Atau justru diam?