Ratusan Kades dan Perangkat Desa Mojokerto Demo Tolak Pemangkasan ADD 2026

Mojokerto, TrenNews.id – Ratusan kepala desa dan perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Mojokerto menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (24/12/2025) pagi. Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.

Para peserta aksi yang mengenakan pakaian hitam putih dan menamakan diri sebagai Pamong Majapahit itu menuntut agar Pemerintah Kabupaten Mojokerto membatalkan rencana pemangkasan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2026 yang diperkirakan mencapai 40 persen.

Dalam orasinya, para perangkat desa menilai pemangkasan ADD akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan aparatur desa serta kelangsungan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.

“Hari ini kami berjuang menyuarakan penolakan pemangkasan ADD tahun 2026. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan kami dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa,” ujar salah satu perangkat desa dalam orasi, yang enggan disebutkan namanya.

Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga menyatakan akan melakukan langkah lanjutan apabila aspirasi mereka tidak dipenuhi. Di antaranya dengan memboikot pelaporan data pemerintahan desa ke Pemkab Mojokerto serta menolak melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah desa masing-masing.

“Jika ADD tidak dikembalikan seperti semula, kami akan menghentikan laporan data dari desa ke pemkab. Kami juga menolak menarik PBB dari masyarakat. Jika pemkab ingin menarik sendiri, silakan,” tegas salah satu orator.

Aksi sempat memanas ketika perwakilan massa aksi yang diundang untuk melakukan mediasi mengetahui bahwa Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau Gus Barra, tidak berada di tempat. Mediasi hanya dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto bersama sejumlah pejabat terkait.

Hingga aksi berlangsung, belum ada kesepakatan yang dicapai antara perwakilan demonstran dan pihak Pemkab Mojokerto terkait tuntutan pengembalian anggaran ADD tersebut.

Pewarta: Yani S