APBD Kolaka Utara 2026 Ditetapkan Rp 909,37 Miliar, Turun Rp 178,13 Miliar

Lasusua, TrenNews.id — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 909,37 miliar. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Utara pada 30 November 2025.

Total APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 178,13 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercatat lebih dari Rp 1 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Berdasarkan struktur anggaran, pendapatan daerah pada APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp 891,87 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 82,23 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp 796,41 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,22 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 909,37 miliar yang digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer ke desa. Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan netto sebesar Rp 17,5 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka Utara, Drs. Buhari, kepada redaksi TrenNews id, Selasa (13/1/2026), menyampaikan bahwa penurunan postur APBD 2026 akibat efisiensi TKD yang cukup besar akan berdampak pada kemampuan daerah dalam merealisasikan sejumlah program pembangunan.

“Dengan kondisi APBD Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2026 yang mengalami efisiensi transfer ke daerah hingga ratusan miliar rupiah, tentu akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya pada proyek infrastruktur, belanja modal, serta belanja hibah kepada masyarakat,” ujar Buhari.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian dan penetapan skala prioritas belanja daerah, terutama untuk pembayaran gaji aparatur dan menjaga keberlangsungan layanan publik yang bersifat esensial.

Meski demikian, Buhari berharap kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan alokasi transfer ke daerah dapat kembali meningkat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional di masa mendatang.

Pewarta: Asse