CSR Korporasi: Untuk Siapa?

Corporate Social Responsibility (CSR) sejatinya lahir sebagai jembatan etika menghubungkan kepentingan bisnis dengan kepentingan publik. Ia dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab korporasi atas jejak yang ditinggalkan: perubahan lingkungan, dampak sosial, serta konsekuensi ekonomi di wilayah operasional. Namun di tengah maraknya klaim dan laporan keberhasilan, satu pertanyaan mendasar tetap relevan dan mendesak diajukan: CSR korporasi, untuk siapa?

Di atas kertas, CSR terdengar mulia. Pemberdayaan masyarakat, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur sosial, hingga rehabilitasi lingkungan kerap dipajang sebagai bukti kepedulian. Namun realitas di lapangan sering berkata lain. Tidak sedikit program CSR berubah menjadi etalase pencitraan seremonial singkat, spanduk besar, dokumentasi rapi tanpa dampak berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. Bantuan dibagikan, foto dipublikasikan, sementara persoalan struktural tetap dibiarkan berulang.

Ironi pun tak terelakkan. Wilayah yang kaya sumber daya justru miskin pelayanan dasar. Jalan rusak di sekitar area operasi, debu dan kebisingan di pemukiman warga, air tercemar di hilir aktivitas industri, konflik lahan yang tak kunjung selesai. Di saat yang sama, laporan CSR tampil indah penuh angka dan narasi keberhasilan. Pada titik inilah publik patut bertanya: apakah CSR benar-benar hadir untuk masyarakat terdampak, atau sekadar memperhalus laporan tahunan korporasi?

Persoalannya bukan semata besar-kecilnya anggaran, melainkan arah, transparansi, dan tata kelola. CSR yang bermakna harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, disusun secara partisipatif, dan dievaluasi secara terbuka. Ia bukan amal sesaat, melainkan investasi sosial jangka panjang. Pendidikan harus melahirkan kemandirian generasi lokal, kesehatan harus memperkuat sistem layanan, dan pemulihan lingkungan mesti dilakukan dengan standar ilmiah bukan simbolik.

Dalam konteks ini, korporasi wajib transparan. Transparansi adalah kewajiban moral sekaligus publik. Rencana program, besaran anggaran, lokasi kegiatan, hingga capaian dan dampak CSR harus mudah diakses masyarakat. Tanpa keterbukaan, CSR rawan diselewengkan menjadi alat kompromi kepentingan, bahkan legitimasi semu atas praktik bisnis yang bermasalah. Masyarakat berhak tahu: berapa dana dikeluarkan, untuk apa, dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya.

Lebih jauh, perlu ditegaskan dengan jujur dan terang bahwa uang dampak, uang debu, uang kebisingan, atau bentuk kompensasi sejenisnya tidak termasuk dana CSR. Dana-dana tersebut adalah kompensasi atas kerugian langsung yang dialami masyarakat akibat aktivitas operasional perusahaan.

Menyamakannya dengan CSR adalah kekeliruan serius yang menyesatkan publik. CSR bukan uang tutup mulut, bukan pula alat peredam konflik. Hak masyarakat atas lingkungan sehat, udara bersih, jalan aman, dan ruang hidup yang layak tidak bisa “dibayar” lalu diberi label tanggung jawab sosial.

Namun transparansi korporasi saja tidak cukup. Pemerintah wajib memonitor. Negara tidak boleh absen atau sekadar hadir saat seremoni peresmian program. Pengawasan harus dilakukan secara aktif, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah wajib memastikan CSR selaras dengan rencana pembangunan, menjawab kebutuhan riil warga, serta tidak dijadikan alat transaksional atau politik. Tanpa monitoring yang kuat, CSR akan terus berada di wilayah abu-abu yang minim akuntabilitas.

Penting pula ditegaskan bahwa CSR tidak boleh menjadi pengganti kewajiban hukum. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, AMDAL, pajak dan retribusi, keselamatan kerja, serta perlindungan hak masyarakat adalah syarat dasar yang tidak bisa ditawar. CSR hadir setelah kewajiban hukum dipenuhi bukan sebagai tameng untuk menutupi pelanggaran.

Pada akhirnya, CSR yang ideal berdiri di atas tiga pilar: tanggung jawab korporasi, pengawasan negara, dan partisipasi masyarakat. Jika salah satu rapuh, maka makna CSR ikut runtuh. CSR sejati harus memulihkan, memberdayakan, dan meninggalkan dampak yang bertahan lintas generasi.

Sebab tanggung jawab sosial bukan panggung seremonial, melainkan komitmen. Dan pertanyaan itu akan selalu kembali menggema, menguji nurani semua pihak: CSR korporasi, untuk siapa?

BERSAMBUNG