Talkshow “Ada Apa dengan Hutan Tapanuli?” Soroti Krisis Ekologis Pasca Bencana

Padangsidimpuan, TrenNews.id — Pusat Koordinasi Nasional (PKN) dan Pusat Koordinasi Daerah (PKD) MAPALA Perguruan Tinggi se-Indonesia menggelar talkshow bertajuk “Ada Apa dengan Hutan Tapanuli?” sebagai bentuk refleksi dan aksi pasca bencana banjir dan longsor di wilayah Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, dan dihadiri unsur pemerintah daerah, lembaga teknis, akademisi, serta mahasiswa pecinta alam dari berbagai daerah di Indonesia.

Talkshow menghadirkan narasumber dari BKSDA Wilayah III Padangsidimpuan, UPT KPH X Padangsidimpuan, BPBD Tapanuli Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan, serta Tim Survei MAPALA se-Indonesia.

Dalam diskusi, para narasumber menyoroti kondisi Hutan Tapanuli yang dinilai mengalami tekanan serius akibat deforestasi, alih fungsi lahan, pembukaan kawasan, serta lemahnya pengawasan.

Tim Survei MAPALA se-Indonesia memaparkan hasil kajian lapangan, mulai dari banyaknya titik longsor, pembukaan lahan, tumpukan kayu di hulu sungai, hingga faktor penyebab banjir. Mereka juga mengungkap lambatnya penanganan darurat, keterbatasan akses jalan, serta belum optimalnya layanan listrik di wilayah terdampak.

Perwakilan BKSDA Wilayah III Padangsidimpuan menyampaikan bahwa Hutan Tapanuli merupakan kawasan strategis dengan keanekaragaman hayati tinggi. Namun, keterbatasan anggaran dan personel menjadi tantangan utama dalam pengawasan. Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi mahasiswa untuk mencegah aktivitas ilegal.

Sementara itu, UPT KPH X Padangsidimpuan menyoroti persoalan tata kelola hutan produksi dan lindung. Tekanan terhadap kawasan hutan, menurut KPH, sebagian besar berasal dari praktik pembukaan lahan. Penguatan pengawasan berbasis masyarakat dan edukasi lingkungan dinilai perlu ditingkatkan.

Dari sisi kebencanaan, BPBD Tapanuli Selatan menegaskan bahwa mitigasi bencana harus dimulai sejak pra-bencana melalui pencegahan, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana juga menjadi bagian penting dalam pemulihan wilayah terdampak.
Adapun Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan menyoroti pemanfaatan kayu untuk hunian sementara, pengelolaan sampah, reboisasi, serta upaya penghijauan.

DLH juga mendorong keterlibatan aktif MAPALA, pencinta alam, dan NGO dalam pengawasan lingkungan.
Sesi tanya jawab diwarnai pertanyaan kritis dari peserta, khususnya mahasiswa pecinta alam, terkait akses data kehutanan, konflik satwa liar, proses rekonstruksi, serta peran pemerintah dalam menindak aktivitas tambang ilegal. Peserta menegaskan bahwa bencana ekologis merupakan dampak dari lemahnya tata kelola lingkungan.

Menutup kegiatan, PKN dan PKD MAPALA se-Indonesia menyatakan komitmen untuk terus mengawal isu Hutan Tapanuli melalui advokasi, edukasi, dan aksi lapangan. Selain itu, mereka juga menyampaikan dukungan terhadap pembangunan musholla MAPALA di Desa Tolang Julu, Tapanuli Selatan.

Talkshow tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi lintas sektor sekaligus pemantik kesadaran kolektif bahwa penyelamatan Hutan Tapanuli merupakan tanggung jawab bersama.

 

AMR