Setahun Kepemimpinan Oyon – Hamzah Dinilai Gagal dan Mengecewakan

Aceh Singkil, TrenNews.id – Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS) dengan tegas menyatakan bahwa satu tahun kepemimpinan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Hamzah Sulaiman adalah kegagalan nyata.

Alih-alih menghadirkan perubahan dan perbaikan, pemerintahan justru memperlihatkan wajah stagnan, lamban, dan jauh dari kepentingan rakyat.

Kegagalan paling ‘telanjang’ terlihat dari molornya pengesahan APBK tanpa alasan yang rasional dan dapat diterima publik. Akibatnya, roda pemerintahan tersendat, program pembangunan terbengkalai, dan masyarakat dipaksa menanggung dampak dari ketidakmampuan elite daerah mengelola pemerintahan.

Ketua FMPK-AS, M. Yunus, menegaskan bahwa molornya APBK bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan krisis kepemimpinan.

“Satu tahun memimpin, tapi APBK saja tidak mampu diselesaikan tepat waktu. Ini bukan salah sistem, ini salah kepemimpinan,” tegas Yunus, Minggu (8/2/2026).

Di bidang pendidikan, tambahnya, program Sekolah Rakyat yang sebelumnya diklaim sebagai program pro-rakyat kini justru terancam gagal total.

“Hingga saat ini, tidak ada kejelasan konsep, kesiapan sarana, maupun keberpihakan anggaran yang serius. Program ini lebih terlihat sebagai jargon politik daripada kebijakan yang sungguh-sungguh untuk masa depan rakyat kecil,” tambah Yunus.

FMPK-AS juga menilai bahwa selama satu tahun berjalan, pemerintah daerah diduga lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompok kekuasaan ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

Orientasi kebijakan dinilai elitis, tidak menyentuh kebutuhan reel rakyat, dan minim empati terhadap kondisi sosial ekonomi Aceh Singkil.

“Sementara itu, kondisi infrastruktur di berbagai wilayah rusak parah dan dibiarkan tanpa kepastian perbaikan. Jalan berlubang, akses desa terisolasi, dan fasilitas publik terbengkalai menjadi pemandangan sehari-hari yang menunjukkan absennya keseriusan pemerintah daerah,” tukas Yunus.

Lebih ironis lagi, lanjutnya, persoalan plasma perkebunan hingga kini tidak jelas ujung pangkalnya. Hak masyarakat yang seharusnya dilindungi justru digantung tanpa kepastian, menandakan lemahnya keberanian pemerintah daerah menghadapi kepentingan korporasi dan ketidakberpihakan terhadap rakyat.

“Jika dalam satu tahun yang dirasakan rakyat hanyalah janji, pembiaran, dan kegagalan, maka kami tidak ragu menyebut kepemimpinan ini gagal. Ini adalah penilaian objektif, bukan sentimen,” sebut M. Yunus.

FMPK-AS menegaskan bahwa pernyataan ini adalah peringatan keras bagi Bupati Aceh Singkil. Pemerintah daerah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh, menghentikan kebijakan yang hanya menguntungkan elite, serta membuka ruang pertanggungjawaban kepada publik secara jujur dan transparan.

FMPK-AS mengingatkan jika kegagalan ini terus dibiarkan, maka gelombang ketidakpercayaan rakyat akan semakin besar dan tidak dapat dibendung.

Pewarta : Arman Munthe