Kolaka Utara Pertanyakan Minimnya Perhatian Pemprov Sultra di Tahun Kedua Kepemimpinan Andi Sumangerukka

Lasusua, TrenNews.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun kedua kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka.

Kritik tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumardin, yang menyoroti tidak adanya alokasi bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi ke daerahnya, sebagaimana yang rutin diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Jumardin, dalam beberapa tahun terakhir, Kolaka Utara hampir selalu mendapatkan dukungan anggaran provinsi dengan nilai miliaran rupiah setiap tahunnya. Namun, kondisi tersebut tidak terlihat dalam dua tahun terakhir.

“Pertanyaannya sederhana, ada apa dengan Kolaka Utara hari ini?” ujar Jumardin, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai, minimnya perhatian tersebut bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran, melainkan menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, Kolaka Utara memiliki potensi sumber daya dan kontribusi politik yang tidak kecil dalam pembangunan daerah.

Jumardin juga mengungkapkan pengalamannya saat bertemu dengan Ketua Percepatan Pembangunan Sulawesi Tenggara yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Andi Sumangerukka pada Pilkada lalu. Dalam pertemuan itu, ia disebut mendapat alasan bahwa Kolaka Utara dianggap “terlalu jauh” untuk dijangkau.

“Saya hanya bisa tersenyum. Saat Pilkada kemarin, jarak tidak pernah menjadi masalah. Mereka datang berkali-kali ke Kolaka Utara,” katanya.

Ia menegaskan, jarak seharusnya tidak menjadi alasan untuk menahan pembangunan. Menurutnya, seorang gubernur merupakan pemimpin bagi seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa terkecuali.

“Setiap jengkal wilayah berhak mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada kesan daerah tertentu diprioritaskan, sementara yang lain dibiarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jumardin mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak merata berpotensi menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Ia menyebut, masyarakat Kolaka Utara tidak menuntut perlakuan khusus, melainkan berharap adanya konsistensi dan keadilan dari pemerintah provinsi.

“Kami tidak meminta lebih. Kami hanya ingin diperlakukan sama, didengar, dan diperjuangkan,” ujarnya.

Meski menyampaikan kritik secara terbuka, Jumardin menegaskan bahwa pernyataannya tidak bermuatan politis. Ia menyebut kritik sebagai bentuk kepedulian agar arah pembangunan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan.

“Seorang pemimpin besar tidak alergi terhadap kritik. Dari kritiklah lahir kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan rakyat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Jumardin berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera memberikan perhatian nyata kepada Kolaka Utara. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai amanah dalam pemerintahan.

“Jangan sampai masyarakat hanya diingat saat momentum politik, tetapi dilupakan saat pembangunan berjalan,” tutupnya.

Asse