Pemkab Kolaka Utara Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang HBKN

Lasusua, TrenNews.id — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Jumat (13/2/2026), di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Bundaran Suawindu, Lasusua.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding. Turut hadir Ketua TP PKK Kolaka Utara, Dra. Hj. A. Nurhayani Nurrahman, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kolaka Utara, Bakri, S.Km, dalam laporannya menyampaikan bahwa GPM merupakan tindak lanjut surat Badan Pangan Nasional Nomor: 142/TS.02.02/B.2/02/2026 tentang Partisipasi Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional Menjelang HBKN Tahun 2026, sekaligus sebagai langkah persiapan menghadapi bulan suci Ramadan.

“Gerakan Pangan Murah ini merupakan program strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat,” ujar Bakri.

Pada pelaksanaan di Lasusua, sejumlah komoditas disiapkan, antara lain beras SPHP sebanyak 4 ton seharga Rp60.000 per 5 kilogram, beras Anoa Sultra (premium) 2 ton seharga Rp62.000 per 5 kilogram, gula pasir 200 kilogram seharga Rp11.500 per kilogram, minyak goreng 200 liter seharga Rp16.500 per liter, serta telur ayam ras 200 rak seharga Rp51.000 per rak.

Bakri juga melaporkan, sejak Juli 2025 hingga Februari 2026, pihaknya telah melaksanakan GPM sebanyak 23 kali di sembilan kecamatan. Dalam periode tersebut, disalurkan 36 ton beras, 2 ton gula pasir, 556 liter minyak goreng, serta 750 rak telur.

“Berdasarkan hasil pemantauan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, GPM juga akan dilaksanakan di Kecamatan Batu Putih pada 14 Februari 2026 dan Kecamatan Ngapa pada 16 Februari 2026,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menegaskan bahwa GPM merupakan bagian dari gerakan serentak nasional yang dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota secara hybrid, baik offline maupun online.

“Gerakan pangan murah ini adalah salah satu instrumen strategis pengendalian inflasi daerah. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kecenderungan kenaikan harga sejumlah komoditas.

“Kita melihat adanya kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah harus hadir. GPM ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati juga menekankan agar kegiatan ini tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

“Tujuan kita jelas, masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Jangan sampai menjelang hari besar keagamaan, masyarakat justru terbebani lonjakan harga,” katanya.

Ketua TP PKK Kolaka Utara, Dra. Hj. A. Nurhayani Nurrahman, turut mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan menilai kegiatan tersebut sangat membantu kebutuhan rumah tangga, khususnya kaum ibu.

“Program ini sangat membantu masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan harga yang lebih terjangkau, tentu sangat meringankan beban ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ia juga berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata hingga ke pelosok desa.

“Kami berharap GPM ini bisa terus dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak desa, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan atas konsistensinya melaksanakan GPM di berbagai kecamatan.

“Saya mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan yang bergerak cepat dan konsisten. Ini bukti bahwa pemerintah daerah responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, termasuk TPID dan OPD terkait, untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga.

“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas satu dinas, tetapi tugas kita bersama. Koordinasi harus terus diperkuat agar pasokan aman dan harga tetap terkendali,” tegasnya.

Wakil Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat Kolaka Utara merasa aman dan tenang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah akan terus hadir dan bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.

Asse
Sumber: IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara