Simbiosis Parasitisme Dalam Gelombang Investasi Pertambangan Nikel Di Bumi Anoa, Ancaman Nyata Bagi Kehidupan Masyarakat Lingkar Tambang

KENDARI, TRENNEWS.ID – Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah. Terlebih dari aspek kandungan mineral logam berupa ore nikel yang dimikili, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Cadangan nikel di Indonesia mengungguli empat negara penghasil nikel terbesar lainnya seperti Filipina, Rusia, Kaledonia Baru dan Australia.

Tak heran ketika Indonesia disebut sebagai primadona dimata investor dari berbagai belahan dunia, terkhusus bagi investor yang bergerak di bidang pertambangan biji nikel, seakan tak ingin ketinggalan untuk bisa turut berinvestasi pada sektor pertambangan di Indonesia sampai saat ini.

Lonjakan gelombang investasi yang kian masif memasuki sektor pertambangan di berbagai daerah di Indonesia tentu menimbulkan kekhawatiran. Sebab proses eksploitasi biji nikel sangat erat kaitannya dengan potensi kerusakan lingkungan.

Apalagi jika eksploitasi di lakukan tidak berdasarkan pada pedoman dan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar, maka konsekuensinya adalah bencana alam dan kerusakan lingkungan yang tentunya menjadi ancaman besar bagi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah mesti melakukan penguatan dan reformasi peraturan tentang bagaimana penataan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar agar masyarakat merasakan dampak positif atas hadirnya investasi pertambangan di suatu daerah.

Sebab tatanan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini di tuangkan dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan-undang sebagai pedoman bagi pelaku investasi guna mencegah terjadinya eksploitasi biji nikel dengan cara-cara yang tidak lazim tidak lagi memberikan jaminan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkar wilayah investasi.

Bahkan aturan yang di bentuk oleh pemerintah baik yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, undang-undang, maupun aturan turunan lainnya seperti, peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen) hingga peraturan daerah (perda). Seakan tidak menjadi penghalang bagi sebagian besar pelaku investasi (penambang) untuk terus melakukan kegiatan pertambangan secara ugal-ugalan.

Kondisi tersebut berbanding lurus dengan kondisi yang terjadi hampir di seluruh wilayah pertambangan yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data yang ada, Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik mineral logam maupun mineral bukan logam dan batuan yang di terbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya secara keseluruhan berjumlah 363 IUP. Yang terdiri dari IUP Mineral Logam sebanyak 203 IUP dan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebanyak 160 IUP.

Meski terkenal sebagai daerah dengan cadangan nikel yang sangat melimpah hingga banyak investor berbondong-bondong berinvestasi, namun Sulawesi Tenggara masih sangat jauh dari kata sejahtera. Justru masyarakat kerap menjadi korban atas kegiatan penambangan nikel secara ugal-ugalan.

Hal itu dapat dibuktikan dengan terjadinya berbagai gejolak antara masyarakat dan pelaku investasi (pemilik IUP) di berbagai wilayah pertambangan, yang terdapat di provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.