Sabtu, 7 Maret 2026

Aksi Protes Korban Banjir, Warga Kecewa Kalaksa BPBD Tak di Kantor

Aksi Protes Korban Banjir, Warga Kecewa Kalaksa BPBD Tak di Kantor. (Ist)

Aceh Singkil, TrenNews.id – Korban banjir di Aceh Singkil kembali ‘menyerbu’ kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil dan kantor Bupati, Jum’at (6/3/2026).

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, korban banjir ini melampiaskan rasa kecewa mereka terhadap BPBD Aceh Singkil dan Bupati Aceh Singkil terkait data penerima bantuan rehab rumah para korban banjir di Aceh Singkil.

Warga memprotes keras lantaran data itu dinilai tidak tepat sasaran dan penuh kejanggalan.

Warga yang menggelar protes itu berasal dari sejumlah desa, diantaranya Ketapang Indah, Silatong, Tanjung Mas, Pasar hingga beberapa desa lain, terutama dari wilayah Kecamatan Simpang Kanan.

Massa meminta pemerintah melakukan pendataan ulang penerima bantuan rumah.

Saat malancarkan aksi protes di BPBD Aceh Singkil, suasana sempat memanas lantaran Kepala Pelaksana BPBD Al Husni tidak berada di tempat (kantor).

Warga merasa kecewa karena hanya diterima oleh sejumlah staf BPBD dan penjelasan yang diberikan dinilai tidak memuaskan.

“Kalau memang serius membantu korban banjir, turun langsung ke lapangan. Jangan hanya kerja dari kantor,” teriak salah satu warga di tengah kerumunan massa.

Perwakilan warga Desa Silatong, Hamidi, mengungkapkan adanya kejanggalan dalam daftar penerima bantuan.

Menurutnya, ada nama yang bukan berasal dari desanya justru masuk dalam daftar penerima, sementara warga yang benar-benar terdampak banjir tidak terdata.

“Sebenarnya bagaimana cara verifikasi BPBD. Yang benar yang mana? Kok bisa keliru seperti ini,” ujarnya.

Pihak BPBD melalui Rosiana Kusuma Wardani menjelaskan bahwa masyarakat masih dapat mengajukan sanggahan terhadap data tersebut melalui pemerintah desa untuk diteruskan ke BPBD.

“Silakan buat surat sanggahan melalui desa. Nanti dibuat berita acara dan akan diuji kembali melalui uji publik,” jelasnya.

Aksi protes tersebut akhirnya berakhir tanpa kesepakatan. Warga tetap mendesak agar pemerintah melakukan verifikasi ulang secara menyeluruh dan tim BPBD diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang terdampak banjir.

Pewarta : Arman Munthe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini