Kamis, 4 September 2025

Aktivis Desak Presiden Usut Dugaan Suap 95 Senator DPD yang Libatkan Menteri Hukum

Keterangan Foto : Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) bersama Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas (kanan). Di sebelah kanan tampak logo Partai Gerindra. Foto: dok. istimewa.

Jakarta, TrenNews.id – Aktivis Muda Nasional, Muhammad Fithrat Irfan, mendesak Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas menyikapi dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI yang disebut melibatkan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kader Partai Gerindra.

Irfan menuding Supratman terlibat dalam transaksi politik uang guna meloloskan putranya, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, hingga terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD. Ia juga menyebut praktik suap itu melibatkan sejumlah senator, pejabat negara, serta oknum aparat.

“Seharusnya Menteri Hukum menegakkan hukum, bukan melanggarnya. Presiden harus menindak tegas tanpa pandang bulu meski itu kader partainya sendiri,” kata Irfan dalam keterangannya, Minggu (31/8).

Menurutnya, transaksi politik uang dalam pemilihan pimpinan DPD RI bernilai jutaan dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD). Irfan menuding pimpinan DPD terpilih, Sultan Bachtiar Nadjamudin, serta Abcandra Supratman, bermain dalam praktik tersebut. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era SBY, Fadel Muhammad Al-Haddar, juga disebut terlibat meski kemudian kalah.

Irfan mengaku mendapat teror dan intimidasi akibat pengungkapan kasus ini. Ia menyebut ada upaya pembungkaman media dengan imbalan Rp1 juta untuk setiap berita terkait dugaan suap yang diturunkan.

“Kejadian ini adalah bentuk amarah rakyat. Kami mendukung Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi besar-besaran tanpa rakyat harus bertumpah darah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Irfan, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco disebut mengapresiasi langkah Irfan sekaligus menyesalkan adanya pihak yang mencatut namanya.

Irfan menegaskan pihaknya masih menunggu sikap resmi dari Dasco maupun Presiden. “Kami para aktivis dan rakyat menuntut reformasi serta evaluasi besar-besaran di semua sektor pemerintahan. Dengarkan suara rakyat yang murni ini,” pungkasnya.

Pewarta: Fadly

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini