Bupati Kolaka Utara Jadikan Pandangan Fraksi DPRD sebagai Evaluasi Strategis Kinerja Pemerintah

Lasusua, TrenNews.id – Drs. H. Nur Rahman Umar, MH menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk menjadikan seluruh pandangan fraksi DPRD sebagai bahan evaluasi strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD terkait jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyampaiannya, Bupati mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas saran, kritik, dan masukan konstruktif yang dinilai sebagai bentuk kemitraan dalam mendorong pembangunan daerah. “Seluruh pandangan fraksi merupakan bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menekankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset, serta digitalisasi sistem pendapatan. Peningkatan kapasitas ASN juga terus didorong melalui pelatihan, sistem merit, dan penguatan budaya kerja profesional.

Di sektor pelayanan publik, pemerintah menargetkan layanan yang lebih transparan dan berbasis teknologi, termasuk penguatan standar pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Untuk aspek keamanan, sinergi dengan TNI-Polri serta penguatan peran masyarakat melalui siskamling menjadi prioritas.

Menjawab Fraksi Demokrat, Bupati menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan. Program jalan usaha tani, jembatan penghubung, dan jaringan irigasi akan terus ditingkatkan guna memperlancar distribusi hasil produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah juga mengakui masih adanya tantangan pembangunan, mulai dari kondisi infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat. Perbaikan dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan terarah.

Terhadap pandangan Fraksi NasDem, pemerintah menegaskan penguatan serapan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengawasan internal, perencanaan berbasis kinerja, serta pengendalian pelaksanaan program terus diperkuat.

Selain itu, pengembangan UMKM menjadi perhatian melalui kemudahan akses permodalan, peningkatan keterampilan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah juga mendorong pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan percepatan pembangunan, termasuk rencana pengembangan pelabuhan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Menanggapi Fraksi Karya Bintang Pembangunan, pemerintah akan mengevaluasi program mobil antar jemput siswa sekaligus mengkaji skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, terhadap Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat kualitas LKPJ agar selaras dengan RPJMD dan APBD. Kemandirian fiskal juga menjadi perhatian melalui peningkatan PAD dan efisiensi belanja.

Dalam tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terus didorong. Kebijakan mutasi ASN, termasuk kepala sekolah dan guru, ditegaskan tetap berbasis kompetensi dan sistem merit.

Di sektor kesehatan, pemerintah memastikan pengelolaan keuangan RSUD Djafar Harun dilakukan secara transparan serta peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan, terutama terkait kepastian kepesertaan dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

Bupati juga mencatat Fraksi PKB menerima LKPJ tanpa catatan, yang dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menutup penyampaiannya, Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata. “Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menargetkan peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. (As)

Sumber: IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara