APBD Ende 2026 Terancam Mandek! Bupati vs DPRD Memanas, Kepentingan Rakyat Jadi Taruhan

Ende, TrenNews.id – Drama panas pembahasan APBD 2026 di Kabupaten Ende memasuki titik kritis! Perseteruan antara Bupati Yosef Benediktus Badeoda dan DPRD terus meruncing, membuat masa depan pembangunan daerah dan pelayanan publik berada di ujung tanduk. Di tengah ketegangan politik ini, rakyat justru menjadi pihak paling dirugikan.

Dikutip dari Papilonnews, Bupati Yosef dalam pesan WhatsApp pada Selasa (9/12/2025) menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan fondasi utama dalam penyusunan RAPBD. Ia mempertanyakan legalitas kelanjutan pembahasan APBD jika dokumen tersebut tidak disepakati DPRD, dengan merujuk pada UU 23, PP 12, dan Permendagri 14/2025.

Menurut Bupati, jika tidak tercapai kesepakatan, Pemda berwenang menetapkan Perkada, dan DPRD otomatis kehilangan hak budgeting.

“Ini artinya DPRD tidak melawan saya, tetapi melawan aturan,” tegasnya.

Namun, Ketua Fraksi PSI DPRD Ende, Syukri Abdullah, membantah keras tudingan tersebut. Ia menilai Bupati sengaja menggiring opini publik seolah DPRD menjadi penghambat pembahasan KUA-PPAS. Syukri menegaskan bahwa Permendagri 14/2025 justru memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan KUA-PPAS melalui Keputusan Bupati jika dalam 6 minggu tidak ada kesepakatan bersama DPRD.

“Jangan-jangan Bupati tidak tahu bahwa ia berwewenang penuh?” sindirnya.

Tidak sampai di situ, Syukri bahkan menyebut Bupati “nakal” karena diduga memaksa proses persetujuan berlangsung pada hari libur. Ia juga menuduh adanya skenario untuk menetapkan APBD melalui Perkada demi kepentingan tertentu, yang menurutnya mengarah pada dugaan “pemufakatan jahat (Kejahatan Anggaran)” antara Bupati dan Plt. Sekda.

Syukri juga menyoroti asumsi PAD yang dianggap tidak realistis, yakni sebesar Rp124 miliar, sementara hingga November 2025 realisasi PAD baru sekitar Rp50 miliar.

Konflik berkepanjangan ini membuat masyarakat kecewa dan cemas. Ketidakpastian soal APBD 2026 dapat berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik. Publik berharap Bupati dan DPRD mengutamakan kepentingan rakyat, bukan ego politik masing-masing. Isu dugaan “kejahatan anggaran” yang mencuat pun perlu diklarifikasi dan diselidiki agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.

Pewarta: Kordianus Lado