Hari Antikorupsi: Kejari Manggarai Selamatkan Rp1,18 Miliar Aset Negara, Tantangan “Fight Back” Masih Mengintai

Ruteng, TrenNews.id – Dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai membeberkan capaian penting selama tahun 2025. Lembaga penegak hukum ini berhasil memulihkan aset negara sebesar Rp1,18 miliar dari berbagai kasus korupsi yang ditangani sepanjang tahun.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kejari Manggarai, Deddy Dilliyanto, melalui Kepala Seksi Intelijen Putu Cakra Ari Perwira, Selasa (9/12/2025). Putu menegaskan komitmen Kejari Manggarai dalam menjalankan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas melalui pendekatan represif dan preventif secara seimbang.

“Kami bekerja berdasarkan data dan fakta hukum yang kuat. Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang merugikan keuangan negara demi kepentingan pribadi atau golongan,” tegas Putu.

Putu menjelaskan bahwa Kejari Manggarai kini menitikberatkan pada asset recovery, melalui penelusuran dan perampasan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.

“Nilai kerugian negara yang telah kami selamatkan mencapai miliaran rupiah. Kami tidak hanya memidanakan pelaku, tetapi juga mengembalikan uang rakyat,” ujarnya.

Selain penindakan, berbagai program pencegahan turut diperkuat, di antaranya:

Pendampingan Proyek Strategis Daerah (PPS)

Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) bagi pemerintah daerah

Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) untuk aparat desa

Penyuluhan hukum di sekolah, komunitas, dan masyarakat umum

Langkah ini dilakukan untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Putu mengakui bahwa pemberantasan korupsi bukan pekerjaan mudah. Ancaman corruption fight back dari pihak-pihak yang terganggu oleh penegakan hukum selalu membayangi.

Namun, ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat Manggarai menjadi energi penting bagi Kejaksaan untuk tetap konsisten dan tegas.

Pada momen HAKORDIA, Putu mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut mengawal kebijakan publik dan memastikan pembangunan daerah bebas dari praktik korupsi.

“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas Kejaksaan, tetapi tanggung jawab kolektif. Kami butuh dukungan penuh masyarakat sebagai garda terdepan,” tandasnya.

Pewarta: Kordianus Lado