Diduga Tidak Transparan, Pemdes Temon Kembali Digugat Warganya Terkait Sengketa Informasi LPJ Kegiatan Pembangunan TA 2022

MOJOKERTO, TRENNEWS.ID – Pemerintah desa Temon, kecamatan Trowulan, kabupaten Mojokerto, seakan tidak ada hentinya diperkarakan maupun digugat oleh warganya sendiri. Terbukti, kali ini masyarakat setempat yang bernama Sunarko Utomo, kembali menyorot transparansi kegiatan pelaksanaan pembangunan desa Temon yang bersumber dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) TA 2022.

Didampingi Hadi Purwanto S.T., S.H., pria 46 tahun yang kerap disapa Gus Bayu ini mengajukan gugatan atau permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan diberikan tanda terimanya oleh petugas Feby Krisbiyantoro S.,H., pada Selasa siang (27/8/2024).

Bersama pria yang dikenal khalayak sebagai tokoh pejuang keterbukaan informasi publik tersebut, Gus Bayu mendatangi instansi yang berkantor di Jalan Bandilan, nomor 2-4 Waru, Kabupaten Sidoarjo untuk mengajukan gugatan sengketa. Lantaran, permohonan informasi yang disajikannya kepada Sunardi selaku Kades Temon, diduga tak mendapat tanggapan yang sepantasnya dalam memenuhi hak-haknya.

”Sebagai warga desa Temon, saya ingin mengetahui, apakah kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2022 itu telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel? Namun sayangnya, permohonan saya tidak mendapat tanggapan yang baik dari Sunardi,” ungkap Gus Bayu. Kamis, (29/08/2024).

Oleh Gus Bayu, sebelumnya pengajuan permohonan informasi itu telah disodorkan kepada Pemdes Temon melalui mekanisme tertulis pada 17 Juli 2024 silam.

“Tapi lebih dari 10 hari kerja, permohonan saya tak mendapat tanggapan sama sekali. Akhirnya, saya mengajukan surat keberatan pada (08/08/2024). Kemudian, keberatan saya dijawab oleh Kades Sunardi pada (20/08/2024) melalui surat bernomor 900/647/ 416-302.04/ 2024 yang pada intinya merasa keberatan memberikan informasi yang saya mohonkan tanpa alasan yang bisa saya terima,” tegas Gus Bayu kepada awak media.

Dalam pernyataan berikutnya, ia mengatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang meliputi dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR), Surat Perintah Kerja (SPK), spesifikasi teknis pekerjaan, daftar kuantitas maupun harga, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), daftar analisa harga satuan pekerjaan, gambar proyek, Bill Quantity, daftar penerima barang, data pekerja sekaligus rekanan yang terlibat dalam setiap pekerjaan fisik, LPJ tiap pekerjaan fisik yang dilakukan berikut dokumen pendukung lainnya.

Sementara, Hadi Purwanto selaku direktur eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djawa Dwipa yang juga sekaligus founder di Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (LKH-KP) Barracuda Indonesia menyampaikan keprihatinannya terhadap Kades Sunardi dimana permohonan informasi yang telah diajukan oleh warganya itu tidak ditanggapi dengan baik.

Menurut pria pemerhati tata kelola pemerintahan ini, Pemdes Temon tak perlu risih jika tata kelola pemerintahan dan keuangannya dilaksanakan dengan baik dan bersih.

“Kalau pemerintah desa Temon itu bersih, kenapa risih ketika ada warganya meminta informasi dan ingin mengetahui LPJ kegiatan pembangunan di desanya? Ada apa dengan Pemdes Temon soal tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangannya?,” terang Hadi penuh pertanyaan.

Karena menurutnya, apa yang telah dimohonkan oleh Gus Bayu kepada pemdes-nya tersebut sudah benar dan jelas. Sebab hal ini sesuai dengan Pasal 68 Ayat 1 Huruf (a), UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dengan tegas menyatakan bahwa, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yakni menyangkut haknya sebagai warga desa Temon.