DPR RI Soroti Lemahnya Daya Beli Masyarakat: Pemerintah Diminta Bertindak

Jakarta, TrenNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti lemahnya daya beli masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2024. Isu ini mencuat dalam rapat paripurna ke-23 masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025 yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan dan catatan strategis terhadap kondisi ekonomi nasional, salah satunya terkait melemahnya daya beli masyarakat yang dinilai sebagai indikasi menurunnya kekuatan konsumsi rumah tangga.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Widya Pratiwi, menilai bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat. PAN menilai lemahnya konsumsi masyarakat sebagai faktor utama yang turut menyebabkan deflasi dalam beberapa bulan terakhir.

“Pemerintah perlu meningkatkan daya beli melalui subsidi yang tepat sasaran, optimalisasi belanja sosial, dan pemberian insentif fiskal untuk sektor konsumsi,” ujar Widya saat membacakan pandangan fraksi.

Ia menambahkan bahwa daya beli masyarakat merupakan salah satu motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga harus dijaga agar tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.

Fraksi PAN juga meminta agar kebijakan fiskal yang disusun oleh pemerintah dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang paling terdampak oleh inflasi harga pangan dan energi pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain PAN, fraksi lainnya turut memberikan catatan terhadap perlunya reformasi program bantuan sosial agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Beberapa fraksi mendesak agar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) terus diperbarui agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi tahunan (year-on-year) Indonesia sempat menurun drastis di akhir 2024, bahkan menyentuh deflasi pada kuartal terakhir. Hal ini disebut sebagai sinyal bahwa konsumsi masyarakat, terutama rumah tangga, mengalami perlambatan.

Meski pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi pasca pandemi dan ketidakstabilan global, pelaksanaannya dinilai belum cukup menjangkau akar persoalan lemahnya daya beli, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

Menutup pandangannya, Fraksi PAN meminta pemerintah agar menjadikan penguatan daya beli sebagai prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga untuk memastikan efektivitas kebijakan yang pro rakyat.

Pewarta: Hendra
Editor: Redaksi TrenNews.id