DPRD Minta Evaluasi Sistem Pemerintahan Kolut, Soroti Penempatan ASN dan Kinerja Lobi Anggaran

Lasusua, TrenNews.id — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Muhammad Syair, menyoroti lemahnya komunikasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kolut dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah pusat, yang dinilai berdampak pada minimnya dukungan alokasi anggaran.

Menurut Muhammad Syair, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pola komunikasi, tetapi juga dengan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Kalau komunikasi dengan provinsi dan pusat terus mengalami kendala, maka sistem pemerintahan Kolut juga perlu dievaluasi. Ini bukan semata soal anggaran, tapi soal manajemen pemerintahan,” ujarnya, Jum’at (13/2/2026).

Ia menilai, salah satu faktor penghambat optimalnya komunikasi program dan lobi anggaran adalah pola penempatan pejabat struktural yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi.

Muhammad Syair menyebut, masih terdapat indikasi bahwa sebagian aparatur sipil negara (ASN), termasuk kepala dinas dan pejabat teknis, dipilih berdasarkan pertimbangan kontribusi politik, bukan pada landasan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

“Kalau pejabat dipilih bukan karena kapasitas dan profesionalisme, maka wajar kalau program daerah sulit dikomunikasikan dengan baik ke provinsi dan pusat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti praktik mutasi pejabat yang diduga lebih didorong oleh faktor dendam politik dibandingkan kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat melemahkan soliditas birokrasi dan menurunkan efektivitas kerja perangkat daerah dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan.

Sebagai langkah perbaikan, Muhammad Syair mendorong agar seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diberikan peringatan dan diwajibkan menandatangani fakta integritas terkait kinerja dan capaian anggaran.

“Para kepala dinas harus diberi target yang jelas. Kalau dalam satu tahun tidak mampu menghadirkan bantuan alokasi anggaran dari provinsi maupun pusat, maka perlu dievaluasi, bahkan bisa dimutasi atau dinonjobkan,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.

Di sisi lain, Muhammad Syair tetap mengingatkan agar Pemda Kolut tidak mengabaikan penyelesaian persoalan lokal, meski terus berupaya memperkuat komunikasi dengan pemerintah di atasnya.

“Sambil membangun komunikasi ke luar, Pemda juga harus fokus menyelesaikan masalah di dalam daerah. Dua hal ini harus berjalan seimbang,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding, yang sebelumnya menyampaikan perlunya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan daerah.

DPRD Kolut berharap, melalui evaluasi sistem pemerintahan, penataan birokrasi berbasis kompetensi, serta penguatan kinerja OPD, upaya memperjuangkan anggaran dari provinsi dan pusat dapat berjalan lebih efektif.

Asse