Dua Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Sehari, Kemendagri Sebut Jadi Peringatan Keras

Jakarta, TrenNews.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan keprihatinan atas tertangkapnya dua kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026).

Dua kepala daerah yang diamankan KPK tersebut yakni Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Penangkapan keduanya dilakukan dalam rangkaian OTT terpisah pada hari yang sama.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, peristiwa tersebut menjadi kabar yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan di awal tahun 2026.

“Kabar yang sungguh mengejutkan dan memprihatinkan di awal tahun 2026 ini,” ujar Benni Irwan saat dikonfirmasi wartawan, Senin malam.

Kemendagri, lanjut Benni, mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Ia menilai, dua kasus OTT tersebut harus menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lainnya agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

“Dan sekaligus menjadi warning bagi kepala daerah lainnya agar menghindari perilaku koruptif yang dapat merugikan berbagai pihak,” katanya.

Benni juga menyoroti aspek rekrutmen kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Menurutnya, kasus OTT ini menjadi pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, mengingat para kepala daerah yang terjerat merupakan pilihan langsung dari rakyat.

“Kejadian ini tentunya memberikan pelajaran tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Kepala daerah yang terjerat OTT tersebut merupakan mereka yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada,” ujarnya.

Ia menambahkan, pilkada langsung tidak sepenuhnya menjamin lahirnya kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Pembinaan yang dilakukan berbagai pihak, termasuk Kemendagri, dinilai tidak akan optimal jika persoalan mendasar dalam sistem rekrutmen dan integritas individu tidak diperbaiki.

“Pembinaan demi pembinaan tidak akan maksimal jika akar masalahnya, yakni sistem rekrutmen dan perilaku kepala daerah yang memang berniat korupsi, tidak dibenahi,” kata Benni.

Diketahui, dalam OTT di Kota Madiun, KPK mengamankan Wali Kota Maidi bersama 14 orang lainnya serta menyita barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, OTT tersebut diduga terkait dengan praktik fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi Prasetyo.

Sementara itu, dalam OTT terpisah di Kabupaten Pati, KPK juga mengamankan Bupati Sudewo. Namun hingga kini, KPK belum merinci perkara yang menjerat Sudewo dalam operasi tersebut.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi terpisah.

Saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK untuk penentuan status hukum lebih lanjut.

Yani Ch