Fraksi KBP Dorong Perbaikan Strategis dalam Pembangunan Daerah Kolaka Utara

Lasusua, TrenNews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat paripurna pada Senin (30/6/2025), dengan agenda pembahasan sejumlah dokumen penting yang akan menjadi pijakan arah pembangunan daerah ke depan. Di antaranya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2024, serta penyampaian Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 dan Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Multi Guna Usaha.

Fraksi Karya Bintang Pembangunan (KBP) menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Kolaka Utara, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Capaian ini dinilai sebagai bentuk akuntabilitas dan kinerja positif pemerintah daerah.

Namun demikian, Fraksi KBP juga memberikan sejumlah masukan konstruktif untuk penyempurnaan kebijakan ke depan. Salah satu perhatian utama terletak pada pengembangan sektor pariwisata, yang menurut Fraksi KBP masih memiliki tantangan di lapangan, khususnya di destinasi unggulan seperti Danau Biru Walasiho dan Pantai Berova di Desa Pitulua.

“Infrastruktur dasar, kebersihan, dan fasilitas umum di kawasan wisata perlu terus dibenahi agar dapat memberikan pengalaman yang baik bagi pengunjung, sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Abu Muslim, juru bicara Fraksi KBP yang juga politisi Partai Golkar.

Fraksi KBP juga menyoroti pentingnya akselerasi ekonomi berbasis teknologi. Dalam pandangan mereka, pengembangan sektor digital menjadi peluang strategis yang belum digarap maksimal, padahal sangat potensial dalam memperluas basis ekonomi dan meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Terkait Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Fraksi KBP menyambut baik visi pembangunan “Kolaka Utara Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, namun berharap agar perencanaan program lebih menyentuh sektor prioritas seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

“Perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret dalam tata kelola pertambangan dan sektor wisata, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Dalam hal pembentukan Perumda Multi Guna Usaha, Fraksi KBP mendorong agar proses seleksi direksi dilakukan secara profesional dan akuntabel. Mereka berharap badan usaha milik daerah ini dapat dikelola secara sehat dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, tanpa membebani anggaran daerah.

Fraksi KBP menyatakan dukungan terhadap pembahasan lanjutan dokumen-dokumen tersebut, dengan sejumlah catatan untuk penyempurnaan. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan RPJMD secara aktif, agar betul-betul mampu menjawab tantangan pembangunan, menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

“Kami hadir bukan sekadar memberi persetujuan, tetapi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutup Abu Muslim.

Reporter: Asse