GMII Gelar Aksi Jilid VI di Depan KPK, Sempat Ricuh Saat Desak Pengusutan Kasus PT Antam

Jakarta, TrenNews.id – Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) kembali menggelar Seruan Aksi Jilid VI di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Kejaksaan Agung RI, Kamis (11/12/2025). Aksi ini menyoroti dugaan korupsi di lingkup PT Antam Tbk, termasuk kontrak penyewaan alat berat dan proyek strategis yang dinilai sarat penyimpangan.

Aksi dipimpin Ketua Umum GMII, Edrian Saputra, yang hadir bersama massa mahasiswa dari sejumlah daerah. Ketegangan terjadi ketika massa mendesak pimpinan KPK untuk menemui peserta aksi, namun tidak mendapat respons. Aparat kepolisian yang membentuk barikade memicu adu argumen antara Edrian dan petugas di lokasi.

Kericuhan sempat terjadi sebelum akhirnya mereda setelah negosiasi berlangsung panjang. Massa kemudian melanjutkan aksi dengan menyampaikan tuntutan secara terbuka.

GMII dalam orasinya menyoroti dugaan kontrak penyewaan alat berat PT Antam UPBN Sultra senilai Rp 890 miliar yang disebut dilakukan melalui penunjukan langsung terhadap PT Satria Jaya Sultra (SJS). GMII menilai proses tersebut tidak transparan dan berpotensi melibatkan kepentingan tertentu.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan PT Antam Pomalaa senilai USD 11,15 juta atau sekitar Rp 178,46 miliar yang diusut Kejati Sultra namun dinilai mandek tanpa perkembangan berarti.

GMII turut menyoroti proyek Conveyor Belt PT Antam Pomalaa yang diduga mangkrak meski telah menyerap anggaran cukup besar. Organisasi mahasiswa itu mendesak agar dilakukan audit ulang serta pemeriksaan terhadap pejabat teknis dan direksi.

Dalam pernyataannya, GMII menilai integritas KPK dan Kejaksaan Agung tengah berada pada titik krisis kepercayaan publik. GMII menegaskan kedua lembaga harus segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan tambang tersebut.

Di akhir aksi, GMII menyatakan siap menggelar aksi lanjutan, termasuk aksi besar di depan Kejaksaan Agung dan aksi serentak di berbagai daerah jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari lembaga penegak hukum.

Pewarta: IAR