Kolaka Utara Ajukan Dana Inpres Rp249,7 Miliar untuk Percepatan Infrastruktur 2026

Lasusua, TrenNews.id — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkab Kolaka Utara resmi mengajukan proposal bantuan Dana Inpres Tahun Anggaran 2026 senilai Rp249,7 miliar kepada pemerintah pusat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar untuk membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan memperkuat konektivitas ekonomi lintas kecamatan.

Kepala Dinas PUPR Kolaka Utara, Patehuddin Makkawaru, S.H, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi fondasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Infrastruktur adalah tulang punggung perekonomian daerah. Dengan dukungan dana Inpres, kami ingin memastikan seluruh wilayah Kolaka Utara, termasuk daerah terpencil seperti Porehu dan Tolala, dapat menikmati pemerataan pembangunan,” tegas Patehuddin kepada TrenNews.id, Senin (27/10/2025).

Berdasarkan proposal resmi yang telah disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, total usulan anggaran sebesar Rp249,7 miliar dialokasikan untuk sembilan proyek strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Meliputi:

1 Rekonstruksi Jalan Batu Putih – Porehu – Tolala, Kec. Porehu 21,00 km 84.000.000.000
2 Rekonstruksi Jalan Pasampang – Labipi, Labipi – Powala, dan Lanipa – Powala 6,60 km 23.100.000.000 ( sudah dikerja selesai bulan Desember 2025 )
3 Rekonstruksi Jalan Amowe – Lanipa dan Latali – Teposua 7,50 km 23.250.000.000
4 Rekonstruksi Jalan Ruas Simbula – Watunohu 7,41 km 29.640.000.000
5 Rekonstruksi Jalan Ruas Rante Baru – Rante Angin, Kec. Rante Angin 2,20 km 6.160.000.000
6 Pembangunan Jembatan Tiwu – Watunohu (3 Unit) 78,00 m 27.300.000.000
7 Pembangunan Jembatan Totallang – Latawaro (3 Unit) 45,00 m 11.250.000.000
8 Pembangunan Bendung Desa Rante Baru, Kec. Ranteangin 1 Unit 20.000.000.000
9 Optimalisasi SPAM IKK Kec. Ngapa, Batu Putih, dan Wawo 3 Unit 25.000.000.000
Total Rp249.700.000.000

“Sembilan kegiatan ini kami rancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Tujuannya jelas, memperkuat konektivitas antarwilayah, memastikan pasokan air bersih, dan mempercepat pelayanan dasar,” ujar Patehuddin.

Patehuddin mengungkapkan, proposal ini bukan pekerjaan yang instan. Dokumen tersebut mulai disusun sejak masa kepemimpinan Mukramin, S.E. sebagai Kadis PUPR sebelumnya.

“Sebelum saya menjabat, proposal ini sudah digagas dan diajukan oleh Pak Mukramin. Kami hanya melanjutkan dan memastikan agar usulan ini benar-benar terealisasi di tahun 2026,” jelasnya.

Ia menyebut, pada tahap pengajuan resmi, rombongan Pemkab Kolaka Utara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H. Jumarding, S.E. bersama sejumlah kepala OPD, yang mempresentasikan usulan di Kemenko Bidang Infrastruktur.

“Semua dokumen sudah lengkap dan telah diverifikasi secara teknis. Sekarang kami terus berkoordinasi dengan kementerian agar Kolaka Utara masuk prioritas proyek Inpres 2026,” tambahnya.

Menurut Patehuddin, fokus pembangunan jalan dan jembatan adalah membuka akses ekonomi dari wilayah selatan hingga utara Kolaka Utara. Infrastruktur ini diharapkan menekan biaya logistik dan mempercepat arus distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

“Kami ingin masyarakat dari Porehu, Tolala, hingga Ranteangin bisa menikmati kemudahan transportasi. Ini akan memperkuat rantai ekonomi daerah,” tegasnya.

Selain itu, pembangunan SPAM IKK di tiga kecamatan akan memperluas layanan air bersih, meningkatkan kualitas hidup, dan menekan angka stunting.

“Dengan SPAM IKK, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Dampaknya langsung, kesehatan meningkat, produktivitas naik,” kata Patehuddin.

Pembangunan bendung di Desa Rante Baru, Kecamatan Ranteangin, juga menjadi bagian penting dari program ini. Bendung tersebut akan menjamin pasokan air irigasi bagi petani setempat.

“Pertanian adalah sektor andalan Kolaka Utara. Dengan bendung baru, produktivitas petani meningkat, dan risiko gagal panen dapat ditekan,” ujarnya.

Kadis PUPR Kolaka Utara itu menegaskan, pemerintah daerah sangat berharap agar proposal senilai Rp249,7 miliar ini mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“Kami punya potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Tapi semua itu butuh infrastruktur yang kuat. Kami berharap pemerintah pusat memberi perhatian agar Kolaka Utara bisa tumbuh sejajar dengan daerah lain,” pungkasnya.

Melalui pengajuan Dana Inpres 2026, Pemkab Kolaka Utara menargetkan peningkatan konektivitas, pemerataan layanan publik, dan percepatan ekonomi daerah.

Langkah ini selaras dengan visi besar pembangunan Kolaka Utara:

“Mewujudkan ekonomi berkeadilan sosial berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan wawasan lingkungan.”

 

Pewarta; Asse