“Kuota Wisata Bikin Kisruh!”: Pekerja Pariwisata Labuan Bajo Geruduk Kebijakan Pembatasan, Turis Kecewa Gigit Jari

Labuan Bajo, TrenNews.id – Kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menuai badai protes dari para pelaku pariwisata. Anggota Perhimpunan Wisatawan Lokal (PWL) dengan tegas menyatakan sikap menolak kebijakan yang dianggap sepihak dan tidak transparan ini.

Siprianus Pakung, perwakilan PWL, mengungkapkan kekecewaannya. “Kami dari organisasi PWL dengan tegas menyatakan sikap menolak kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisata yang saat ini diberlakukan. Kebijakan ini tidak disertai alasan yang jelas dan terbuka kepada kami sebagai pelaku utama di lapangan,” ujarnya dalam pernyataan sikap yang diterima TrenNews.id pada Sabtu(21/02/2026).

PWL menuntut penjelasan yang transparan mengenai dasar kajian, dampak ekonomi, dan solusi bagi para pekerja pariwisata yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. “Pembatasan kuota tanpa komunikasi yang baik justru menimbulkan keresahan dan konflik di lapangan, serta mengancam keberlangsungan hidup semua pekerja pariwisata,” tegas Siprianus.

Keresahan ini bukan isapan jempol belaka. Siprianus menuturkan kejadian pahit yang terjadi di Pulau Padar, salah satu destinasi ikonik di Labuan Bajo. “Hari ini di Padar, begitu banyak wisatawan tertahan karena kuota seribu orang telah penuh di aplikasi. Para tamu tidak bisa naik, padahal mereka sudah datang dari jauh,” ungkapnya.

Salah seorang wisatawan yang menjadi korban kebijakan ini menyampaikan kekecewaannya, “Kami datang ke Labuan Bajo dengan biaya yang mahal demi melihat keindahan ini, tetapi sampai di sini kami tidak bisa naik ke Padar.” Kejadian ini, menurut Siprianus, bukan hanya merugikan wisatawan, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Labuan Bajo. “Kami di lapangan yang harus menghadapi langsung kemarahan dan kekecewaan tamu,” keluhnya.

PWL mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan yang terbuka dan melakukan dialog dengan para pelaku pariwisata. “Jangan biarkan kebijakan tanpa kesiapan teknis dan komunikasi yang jelas justru merusak sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” tegas Siprianus.

“Pariwisata adalah sumber hidup kami. Dengarkan suara pekerja sebelum mengambil keputusan!” pungkasnya dengan nada penuh harapan.

Kebijakan pembatasan kuota kunjungan wisata yang kontroversial ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata Labuan Bajo secara berkelanjutan. Akankah pemerintah mendengarkan suara para pekerja pariwisata dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak? Atau justru membiarkan sektor ini terpuruk akibat kebijakan yang tidak matang? Waktu yang akan menjawab.

Kordianus Lado