Menkomdigi Tekankan Kecepatan dan Ketepatan Komunikasi Publik Cegah Disinformasi

Lasusua, TrenNews.id — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi faktor utama dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026, Rabu (4/2/2026), di Jakarta Pusat, yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

Menurut Meutya, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi di tengah arus informasi yang bergerak cepat dan masif.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi,” ujar Meutya.

Ia menyebutkan, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial. Keberhasilan komunikasi, kata dia, tidak diukur dari seberapa rapi pesan disusun, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut dipahami masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” tegasnya.

Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik kini bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara. Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi, melalui berbagi data, penguatan pemberitaan, serta respons isu yang terkoordinasi lintas sektor.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Dalam arahannya, Meutya juga menekankan pentingnya penguatan dan konsolidasi data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat. Ketersediaan bank data dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat merespons isu strategis secara sigap.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, kepada TrenNews.id mengatakan bahwa arahan Menteri Komunikasi dan Digital tersebut menjadi penguatan bagi jajaran humas daerah.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti zoom meeting bersama Menteri.

“Apa yang disampaikan Ibu Menteri menjadi pengingat bagi kami di daerah agar terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kecepatan respon, serta memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Syahlan.

Ia menambahkan, Diskominfo Kolaka Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan data dan memperluas jejaring komunikasi lintas sektor guna menghadapi tantangan disinformasi di era digital.

“Kami akan terus berupaya membangun komunikasi yang terbuka, responsif, dan terintegrasi demi mendukung program pembangunan daerah dan nasional,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah secara konsisten.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama,” pungkasnya.

Asse