Pemda Kolut Gelar Rembuk Stunting 2024, Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting di Bumi Patowanua

LASUSUA, TRENNEWS.ID – Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Rembuk Stunting 2024 sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Bumi Patowanua.

Acara Rembuk Stunting ini dilaksanakan di salah satu hotel di Lasusua, dan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd, MH. Serta dihadiri para Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Utara.

Dalam sambutannya, Yusmin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. “Kita tidak boleh hanya bergantung pada satu pihak. Penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, seluruh pihak, mulai dari OPD, Forkopimda, hingga pemerintah desa, harus berkomitmen penuh untuk bekerja bersama dalam menurunkan angka stunting,” ungkap Yusmin.

Ia juga menegaskan bahwa stunting menjadi tantangan serius bagi Kolaka Utara. Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Kolaka Utara mencapai 31,8%, naik 7% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 24,8%. Meski demikian, Yusmin menyampaikan optimisme terkait penurunan angka stunting berdasarkan sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Pada bulan Juli 2024, angka stunting turun menjadi 3,81%, dibandingkan dengan 5,56% di tahun 2023.

“Pemerintah daerah terus mendorong program percepatan penurunan stunting. Kami bergerak bersama, memastikan bahwa program penurunan stunting mendapat dukungan penuh dari Forkopimda. Dukungan ini penting untuk memastikan konvergensi program dari tingkat kabupaten hingga desa,” ujarnya.

Pada bulan Juni 2024, seluruh balita di Kabupaten Kolaka Utara, yang berjumlah 10.041 anak, telah mengikuti kegiatan Posyandu di wilayah masing-masing. Dari hasil tersebut, sebanyak 357 balita teridentifikasi mengalami stunting.

Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Doktor Taupik S, menambahkan bahwa berbagai kegiatan strategis akan dilakukan untuk mendukung penurunan stunting. Di antaranya adalah pelaksanaan Bulan Pembangunan Balita pada Februari dan Juli, penguatan peran camat dalam mendukung intervensi stunting, serta pemanfaatan dana desa untuk intervensi gizi bagi balita.

“Untuk percepatan penurunan stunting, kita fokus pada program-program yang tepat sasaran. OPD terkait harus melaksanakan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan hanya membuat program tanpa ada hasil nyata di lapangan. Setiap program harus diukur output dan dampaknya,” tegas Taupik.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pemberian makanan bergizi secara gratis kepada balita. Menurut Yusmin, program ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh anak di Kolaka Utara mendapatkan asupan gizi yang memadai.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi di Kolaka Utara. Daerah ini kaya akan sumber daya alam, baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun perkebunan. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk gagal dalam menurunkan angka stunting,” ujar Yusmin.

Yusmin juga menyatakan bahwa dirinya akan mengawasi langsung seluruh program penurunan stunting di Kolaka Utara. “Saya akan memastikan bahwa setiap OPD memiliki program khusus untuk stunting. Jika tidak, saya akan meminta mereka untuk segera menyusun program yang relevan,” tegasnya.

Yusmin menargetkan angka stunting di Kolaka Utara bisa turun hingga 0% pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas. “Stunting adalah musuh bersama. Kita harus memastikan bahwa generasi mendatang, khususnya anak-anak kita, tumbuh dengan sehat dan cerdas. APBD 2025 harus difokuskan pada upaya penurunan stunting. Tidak perlu terlalu banyak program yang tidak relevan, mari kita fokus pada yang benar-benar penting,” kata Yusmin.

Pj Bupati Kolaka Utara ini menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah, dengan fokus pada program-program yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. “Jangan terlalu banyak perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan program penurunan stunting. Kita harus memastikan setiap anggaran yang digunakan berdampak pada penurunan stunting,” pungkasnya. (Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut)