Minggu, 21 Juli 2024

Pj Bupati Kolut Bersama Ketua DPRD kolut Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Pj Bupati Kolaka Utara, Dr. Sukanto Toding bersama Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Buhari saat hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI di Jakarta

JAKARTA, TRENNEWS.ID – Penjabat (Pj.) Bupati Kolaka Utara, Dr. Sukanto Toding bersama Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Buhari menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan Semester II tahun 2023, bertempat di JCC Jakarta, Senin (08/07/2024).

Selain Pj Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, juga hadir Asisten 1, Mukhlis Bakhtiar, Inspektur. Dr. Hj. Syamsuariani, dan kepala Bappeda, Dr. Ikhwan acara tersebut.

Mengawali acara, Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara, dengan esensi mengenai aspek pengelolaan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Isma menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Ketua BPK juga memberikan apresiasi kepada semua jajaran BPK atas dedikasi dan kerja keras dalam mewujudkan transformasi pemeriksaan anggaran.

 

“Transformasi pemeriksaan anggaran yang telah kami capai tidak lepas dari dedikasi seluruh jajaran BPK di berbagai daerah. Kerja keras dan komitmen ini sangat berharga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua BPK menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalitasnya dalam fungsi pemeriksaan.

“Selamat kepada jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ucap Presiden.

“WTP bukan prestasi, tapi adalah kewajiban kita semua, kewajiban untuk menggunakan dan mempertanggung jawabkan APBN secara baik. Ini adalah uang rakyat, ini uang negara,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini