Rakernas XVII Apkasi 2026, Bupati Kolaka Utara Serap Arah Kebijakan Nasional

Batam, TrenNews.id — Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang digelar di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 18 hingga 20 Januari 2026.

Rakernas XVII Apkasi mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” dan diikuti oleh para bupati dari seluruh kabupaten di Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan program strategis pemerintah pusat.

Rangkaian kegiatan Rakernas diawali dengan welcome dinner dan upacara pembukaan pada Minggu malam (18/1/2026) yang dirangkaikan dengan peresmian Gedung Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) Apkasi–International Business Association (IBA) oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M. Tito Karnavian.

Menanggapi pelaksanaan Rakernas tersebut, Bupati Kolaka Utara menyatakan bahwa keikutsertaan kepala daerah dalam forum Apkasi sangat penting untuk memahami dinamika kebijakan nasional yang akan berdampak langsung pada daerah.

“Rakernas Apkasi merupakan forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyerap arah kebijakan nasional dan memastikan program pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Bupati saat dihubungi TrenNews.id Selasa sore (20/1/2026).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berkomitmen menjadikan hasil Rakernas sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ke depan.

“Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Apa yang dibahas di Rakernas ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan perencanaan di daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Kolaka Utara juga menyinggung sejumlah program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden, khususnya pada sektor ketahanan pangan, pengembangan Sekolah Rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

“Program Asta Cita Presiden, seperti ketahanan pangan, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mendukung penuh program-program tersebut dan siap mengintegrasikannya dalam kebijakan pembangunan daerah,” katanya.

Menurutnya, dukungan terhadap program nasional tersebut akan diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Ketika ketahanan pangan kuat, pendidikan masyarakat meningkat, dan ekonomi desa bergerak, maka kesejahteraan akan tumbuh secara merata,” tambahnya.

Selama Rakernas XVII Apkasi, para peserta mengikuti berbagai forum dialog nasional, diskusi tematik, dan panel kebijakan yang membahas isu strategis daerah, antara lain penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, optimalisasi dana desa, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).

Rakernas juga membahas isu kebijakan strategis nasional, termasuk wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta arah revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai bahan perumusan rekomendasi Apkasi kepada pemerintah pusat.

Pada hari terakhir pelaksanaan Rakernas, Selasa (20/1/2026), agenda difokuskan pada pleno internal Apkasi untuk merumuskan rekomendasi resmi Rakernas XVII Apkasi dan penetapan program kerja Apkasi Tahun 2026.

Rakernas XVII Apkasi 2026 ditutup secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri. Rekomendasi yang dihasilkan akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional terkait penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

Keikutsertaan Bupati Kolaka Utara dalam Rakernas XVII Apkasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk terus aktif dalam forum nasional pemerintah daerah serta memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Asse