Rapat Koordinasi Bahas Percepatan Pembangunan Jalan Poros Batuputih–Porehu–Tolala

Kendari, TrenNews.id – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan poros Batuputih–Porehu–Tolala di Kabupaten Kolaka Utara mulai menunjukkan titik terang. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Jalan Sultra, serta sejumlah pihak terkait yang digelar di Kendari, Jum’at (31/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sultra beserta para kepala bidang, Kepala Biro Humas Setda Sultra, serta perwakilan dari Balai Jalan Sultra. Dari Kabupaten Kolaka Utara, hadir pula lima anggota DPRD, Camat Porehu, serta para kepala desa dari Kecamatan Porehu dan Batuputih.

Rombongan dari Kolaka Utara dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Muhammad Syair, yang juga merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan penghubung antar kecamatan yang selama ini menjadi jalur utama kegiatan ekonomi warga.

Dalam rapat, Dinas Bina Marga dan Balai Jalan Sultra menyepakati bahwa pembangunan jalan poros Batuputih–Porehu–Tolala akan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Pembangunan ruas jalan ini dinilai sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, mempercepat arus distribusi barang, serta meningkatkan akses pelayanan dasar bagi warga di daerah utara Kolaka Utara.

Selain itu, rapat juga membahas skema efisiensi anggaran, di mana pemerintah provinsi diusulkan dapat menghibahkan sebagian dana pembangunan kepada pemerintah desa. Melalui mekanisme ini, pembangunan dapat dilaksanakan langsung oleh desa berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Muhammad Syair, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal hasil rapat ini agar tidak berhenti di tahap perencanaan semata.

“Kami membawa aspirasi masyarakat Kolaka Utara, khususnya yang berada di wilayah Batuputih, Porehu, dan Tolala. Jalan ini merupakan kebutuhan dasar warga kami, sekaligus penopang ekonomi daerah. Kami berharap pemerintah provinsi menindaklanjuti hasil rapat ini dengan program nyata pada tahun 2026,” ujarnya.

Politisi PKB itu menegaskan bahwa pembangunan jalan poros tersebut bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga komitmen untuk menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah utara Kolaka Utara.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Sulawesi Tenggara.

Pewarta: Asse