Sagu Terancam, Negara Dipertanyakan

Sagu bagi masyarakat Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, bukan sekadar tanaman pangan. Ia adalah sumber kehidupan, penopang ekonomi keluarga, sekaligus warisan budaya yang telah dijaga lintas generasi. Namun kini, keberadaan sagu di wilayah tersebut kian terancam.

Kebun-kebun sagu yang dahulu menjadi sandaran hidup masyarakat, khususnya warga Lelewawo dan Musiku, perlahan rusak dan kehilangan produktivitas. Warga menilai, kondisi ini tidak terlepas dari aktivitas pertambangan yang dijalankan oleh pemegang IUP Operasi Produksi, PT Kasmar Tiar Raya.

Sedimentasi, pencemaran air, perubahan aliran sungai, hingga rusaknya lahan produktif menjadi keluhan utama masyarakat. Persoalan ini bukan baru terjadi. Berulang kali disuarakan, dilaporkan, bahkan diberitakan. Namun hingga kini, belum terlihat solusi konkret.

Dalam regulasi pertambangan, kewajiban reklamasi dan pascatambang merupakan perintah hukum yang wajib dijalankan. Setiap perusahaan harus memulihkan lingkungan yang terdampak aktivitasnya.

Sayangnya, di Batuputih, kewajiban tersebut masih jauh dari harapan.
Lubang bekas tambang masih menganga. Lahan rusak belum dipulihkan secara optimal. Ekosistem belum kembali seperti semula. Sementara masyarakat terus menanggung dampaknya.

Pertanyaannya sederhana: di mana tanggung jawab perusahaan?
Jika reklamasi hanya sebatas formalitas di atas kertas, maka fungsi hukum kehilangan maknanya. Regulasi seolah hanya menjadi hiasan, tanpa daya paksa.

Pemerintah daerah, dinas teknis, hingga instansi pusat tidak boleh hanya menjadi penonton. Pengawasan terhadap aktivitas tambang harus dilakukan secara serius, transparan, dan berkelanjutan.

Evaluasi izin harus berbasis fakta lapangan, bukan sekadar laporan administratif. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus ditegakkan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi korporasi.

Negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan melindungi kelalaian.

Bagi warga Batuputih, rusaknya sagu berarti runtuhnya sumber ekonomi. Dari sagu, mereka membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga kemandirian desa.

Ketika sagu rusak, yang hilang bukan hanya tanaman, tetapi juga martabat hidup.

Inilah yang membuat tuntutan masyarakat patut didengar. Mereka meminta:
Pengakuan atas kerusakan lingkungan,
Pemulihan lahan secara nyata,
Ganti rugi yang adil,
Jaminan keberlanjutan hidup.

Tuntutan ini bukan berlebihan. Ini adalah hak konstitusional warga negara.

Pembangunan yang Perlu Dikoreksi
Kasus Batuputih mencerminkan problem klasik pembangunan berbasis ekstraktif: keuntungan ekonomi jangka pendek dibayar mahal dengan kerusakan jangka panjang.

Investasi seharusnya membawa kesejahteraan, bukan penderitaan.

Pertambangan seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal.

Jika pembangunan justru memiskinkan warga, maka arah kebijakan perlu dikoreksi.

PT Kasmar Tiar Raya dan para pemangku kepentingan harus menjawab persoalan ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

Reklamasi harus dilakukan secara serius. Pemulihan lingkungan harus terukur. Dialog dengan masyarakat harus dibuka secara terbuka dan berkeadilan.

Pemerintah pun harus bersikap tegas. Jangan menunggu konflik membesar baru bertindak. Pencegahan jauh lebih bermartabat daripada pembiaran.

Sagu Batuputih hari ini menjadi simbol kegelisahan masyarakat terhadap arah pengelolaan sumber daya alam.
Ia mencerminkan hak yang tergerus, keadilan yang tertunda, dan suara rakyat yang belum sepenuhnya didengar.

Jika persoalan ini terus dibiarkan, sejarah akan mencatat bahwa di daerah yang kaya sumber daya, rakyatnya justru kehilangan masa depan.

TrenNews.id meyakini, pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang memuliakan manusia dan menjaga lingkungan.

Masyarakat Batuputih menunggu bukti, bukan janji.

BERSAMBUNG