Soal Bimtek di Pulau Banyak, Keuchik Berharap Jangan Dipaksakan

Aceh Singkil, TrenNews.id – Seorang Keuchik (Kepala Desa) di Kabupaten Aceh Singkil menanggapi rencana Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan dilaksanakan di Pulau Banyak, Aceh Singkil.

Ia berharap agar pihak desa tidak terlalu dipaksa untuk mengikuti kegiatan Bimtek tersebut, mengingat ini penghujung tahun.

“Bagaimanalah, ini penghujung tahun. Anggaran tidak ada,” kata salah seorang Kepala Desa di Aceh Singkil yang minta identitasnya dirahasiakan, Minggu (23/11/2025).

Ia menyebut, seandainya dari awal sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong (APBKam) terkait kegiatan itu sudah disampaikan, mungkin bisa.

“Jadi, yang ada anggarannya silahkan mengikuti. Namun yang tidak tersedia anggaran, kami harap agar jangan di paksakan,” tuturnya.

Apalagi, tambahnya, sumber APBN sudah terealisasi semuanya. Jadi sebelumnya terkait kegiatan ini memang tidak ada di bahas.

Ia menjelaskan pihak Kecamatan mengarahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. “Mereka minta data dua per desa yang ikut menjadi peserta kegiatan Bimtek tersebut,” sambungnya.

Ia menuturkan, semestinya pihak Kecamatan tahu, bahwa saat Musrenbang, kegiatan tersebut tidak ada di bahas.

“Jangan hanya karena satu kegiatan itu kami paksakan untuk mengikuti, nantinya kami pengguna anggaran desa ini yang bermasalah,” tegasnya.

Sebelumnya, undangan Bimbingan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Negara (PUSBANGPAN) tersebar luas.

Didalam surat tersebut, Bimtek dijadwalkan akan dilaksanakan pada 24–26 November 2025 mendatang di Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.

Masing-masing desa diminta mengutus peserta dua orang. yaitu, Ibu PKK Kampung atau Kepala Desa serta Kader Posyandu dengan membayar biaya kontribusi senilai Rp 4 juta per peserta kepada penyelenggara melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI).

Rencana kegiatan itu kemudian disorot oleh sejumlah pihak, diantaranya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh Singkil dan Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS). Mereka menilai kegiatan bimbingan teknis tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan tata kelola desa.

“Kegiatan semacam ini, seharusnya melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa. Namun, berdasarkan pantauan kami, Bimtek di Aceh Singkil selama ini tidak memberikan dampak perubahan signifikan terhadap perkembangan desa,” kata Sekjen Alamp Aksi Aceh Singkil, Abdul Dawi.

Sementara ketua FMPK-AS, M. Yunus mengatakan, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang rencananya akan dilaksanakan pada 24 sampai 26 November 2025 di Pulau Banyak itu terkesan hanya menghamburkan uang ditengah efisiensi anggaran.

“Efisiensi anggaran adalah prinsip dasar dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, kebijakan Bimtek yang terus dipaksakan justru bertolak belakang dengan semangat efisiensi dan transparansi,” terangnya.

Bupati Aceh Singkil bahkan Gubernur Aceh diminta agar meninjau kembali, bahkan membatalkan rencana kegiatan Bimtek tersebut.

Pewarta : Arman Munthe