IPMU-JAKARTA Desak KPK Periksa Dinas PK Konut Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Beasiswa Konasara

JAKARTA TRENNEWS.ID – Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara-Jakarta (IPMU-JAKARTA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa dan memanggil kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Utara atas dugaan menyalahgunakan anggaran APBD yang di gelontorkan untuk beasiswa Konasara.

Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di gelontorkan untuk beasiswa Konasara Kabupaten Konawe Utara senilai miliaran rupiah disinyalir tidak tersalur sebagaimana mestinya oleh pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara

Ketua Umum IPMU-JAKARTA, Pandi Bastian mengatakan, pada tahun 2023 lalu Pemerintah Daerah Kabupeten Konawe Utara (Konut) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara mengatakan akan menyalurkan beasiswa Konasara dalam hal ini memberikan kuliah gratis atau membayar UKT/SPP seluruh mahasiswa yang berasal dari kab. Konawe Utara

“Ironisnya sampai hari masi banyak mahasiswa tidak mendapatkan atau tidak tersalurnya beasiswa tersebut yang dimana kita ketahui bersama bahwa beasiswa Konasara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini kemudian yang menjadi pertanyaan di kemenakan anggaran miliaran rupiah tersebut,” ujar Pandi Bastian pada, Rabu (21/2/2024).

Dari persoalan tersebut , Pandi Bastian menilai ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera bertindak tegas terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup Pemda Konawe Utara dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara agar menjaga uang negara tidak lagi dikelolah dengan cara-cara yang tidak benar.

Sebagai penutup, Pandi Bastian menambahkan ia akan melakukan aksi demonstrasi beberapa hari ke depan di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membawa beberapa tuntutan yakni :

1. Mendesak KPK RI untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis PK Konawe Utara yang Di duga kuat menyalagunakan anggaran APBD yang di gelontorkan untuk beasiswa Konasara senilai miliaran rupiah di sinyalir tidak tersalur sebagai mana mestinya oleh pihak dinas pendidikan dan kebudayaan konawe utara

2. Mendesak KPK RI untuk segera mengevaluasi adanya penyalahgunaan anggaran APBD daerah yang di kucurkan untuk beasiswa mahasiswa Konawe Utara.

(Rendy)