Ketua Dewan Pers Minta Kapolri Usut Tuntas Kasus Kriminalisasi Wartawan di NTT

KUPANG, TRENNEWS.ID – Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, meminta Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda NTT untuk mengusut tuntas sejumlah kasus kriminalisasi yang menimpa wartawan di Nusa Tenggara Timur.

Ninik Rahayu menekankan bahwa pengusutan tersebut harus fokus pada wartawan profesional yang memiliki bukti hukum yang kuat, bukan yang tidak memiliki legalitas yang jelas.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pers melalui zoom saat kegiatan Bakohumas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTT di Hotel Ima Kupang pada Kamis (30/5/2024).

Menurut Ketua Dewan Pers, dalam menangani kasus kriminalisasi terhadap wartawan, perlu diperhatikan legalitas resmi dari media tempat mereka bekerja.

Nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri sudah jelas, namun penting untuk membedakan kasus kriminalisasi terhadap wartawan profesional dari mereka yang medianya tidak memiliki legalitas yang jelas.

Dewan Pers tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada wartawan yang tidak memiliki legalitas resmi.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahu Monang Silitonga, S.I.K., MH, melalui Kepala Bidang Humas Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K, menegaskan bahwa wartawan harus profesional dan taat pada 11 kode etik jurnalistik (KEJ).

Wartawan juga harus berasal dari perusahaan pers yang memiliki payung hukum yang jelas agar dapat menghasilkan berita yang berimbang dan memberi edukasi kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda NTT menekankan bahwa profesi wartawan adalah profesi yang sangat mulia.

Oleh karena itu, profesionalitas wartawan sangat penting untuk menghasilkan pemberitaan yang berimbang dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Kosmas D. Lana, yang juga hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya peran media massa yang memiliki legalitas resmi dalam struktur pemerintahan.

Media yang memiliki legalitas resmi tentunya memberikan informasi yang akurat, aktual, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Informasi yang disampaikan oleh media dengan legalitas resmi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Sekda NTT juga menyatakan bahwa legalitas media sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas pers.

Selain untuk kepentingan hukum, legalitas media juga memainkan peran vital dalam infrastruktur politik sebagai elemen yang tak terpisahkan dari pemerintahan yang demokratis.

“Fungsi pers bukan hanya untuk memberitakan informasi, tetapi juga memberikan hiburan, edukasi, dan pengawasan terhadap seluruh program pemerintah,” kata Kosmas D. Lana. (Kordianus)