KOMPAK Sultra Minta APH Menindak Tegas Atas Dugaan Adanya Aktivitas Ilegal di Jety Masyarakat Desa Sawapudo Konawe
KENDARI TRENNEWS ID I KOMPAK Sultra kembali menggelar aksi demontrasi di Polda dan Kejati Sultra terkait dugaan jetty masyarakat di Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe di duga sebagai sarang mafia BBM dan Perbaikan Kapal secara ilegal.
Koordinator KOMPAK Sultra, Relton Anugrah mengatakan, pada 10 Agustus 2023 KSOP Kelas II Kendari telah melayangkan surat panggilan kepada Kepala Desa Sawapudo. Surat KSOP Kelas II Kendari itu merespon dari surat Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor: A610/AL.308/DJPL.
Selain itu KOMPAK Sultra juga telah mengadukan hal tersebut pada 15 September 2023 di Mapolda Sultra. Dan kembali mengadukan dan mempressure pada Jum’at (2/2/2024) kemarin, di Mapolda dan Kejati Sultra. Pasalnya, menurut Relton ada beberapa dugaan pelanggaran hukum jetty tersebut.
“Yang pertama Jetty masyarakat di Desa Sawapudo itu tidak berizin, kedua di Jetty tersebut diduga menjadi sarang mafia BBM ilegal, melakukan aktivitas bongkar muat dan ketiga menjadi tempat perbaikan kapal yang kami duga aktivitas itu ilegal,” jelasnya melalui keterangan resminya.
Relton yang juga sebagai mahasiswa hukum disalah satu Perguruan Tinggi di Sultra ini mengatakan jika jetty tersebut legal maka ada pemasukan untuk daerah dan negara.
“Kalau legal bisa ditarik PNBP, sewa perairan bahkan PAD, tapi ini ilegal, dan kami duga ini ada salah satu oknum kepala desa yang menikmati itu,” ungkapnya.
Aktivis HMI ini juga membeberkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya, Jetty tersebut yang dulunya hanya untuk masyarakat sekitar kini pihaknya menduga dikomersilkan.
“Jadi setiap kapal sandar disitu, kami duga menyetor ke salah satu oknum kepala desa, selain itu Jetty tersebut semakin diperbesar dan semakin banyak kapal yang sandar,” bebernya.
Pihaknya juga menuturkan selain diduga beraktivitas secara ilegal, ia juga menduga ada penimbunan bibir pantai yang tak berizin.
“Kalau mau timbun pantai mesti memiliki izin dan kami duga ini tidak ada izinnya,” tuturnya.
Dan untuk itu pihaknya kembali meminta kepada Kejati dan Polda Sultra untuk membongkar dugaan praktik ilegal itu.
“Kami minta Kejati dan Polda Sultra untuk menindaki hal tersebut agar dugaan kerugian negara tidak timbul terus menerus,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas PTSP Kabupaten Konawe Keny Yuga Permana saat dikonfirmasi via panggilan telepon pada Sabtu 3 Februari 2024, mengatakan bahwa jetty tersebut belum memiliki izin. “Belum ada izinnya,” ujarnya singkat. (**)
![](http://trennews.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240819-WA0161.jpg)
Tinggalkan Balasan