Korpus BEM se Sultra Desak Pj Gubernur Cabut Ijin PT SKS, Diduga Lalai Merawat Sistem K3

KENDARI, TRENNEWS.ID – Koordinator Pusat BEM se-Sulawesi Tenggara, Ashabul Akram mendesak Penjabat Gubernur Sultra untuk segerah mencabut Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. Satria Kurnia Sampara (PT. SKS) karena diduga lalai merawat sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Ashabul Akram mengatakan, perusahaan yang ingin melakukan aktifitas, maka hendaknya perusahaan tersebut menerapkan sistem K3, sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dimana pasal 3 yang berbunyi, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Tujuan daripada program (K3) untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilistas kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan definiensi produktifitas kerja.” kata Ashabul Akram pada awak media, Minggu (19/5/2024)

Lebih lanjutnya, selain itu sebagai karyawan/tenaga kerja, berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama, sesuai dengan bunyi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Perusahaan yang kemudian tidak mengimplementasikan K3 sangat tidak dapat di tolerir, karena sesuai penjelasan diatas, artinya bahwa selama ini perusahaan tersebut tidak mengindahkan daripada keselamatan kerja para karyawan,” katanya.

Ia menambahkan, Adapun Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. Satria Kurnia Sampara (PT.SKS) yang kemudian lalai dalam melaksanakan K3, sehingga menyebabkan beberapa karyawan mengalami cedera serius, harus diberikan sangksi yang tegas sesuai dengan pasal 190 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adapaun sangsi yang di berikan harus berupa pencabutan izin usaha.

“Maka dari itu kami mendesak PJ Gubernur Sultra untuk mencabut Izin Usaha PT.Satria Kurnia Sampara (PT. SKS) karena kami menduga lalai dalam melaksanakan K3, serta mendesak Disnaker provinsi untuk mengevaluasi PT. Satria Kurnia Sampara dalam implementasi K3.” Pungkasnya

Sebagai menutup pihaknya menambahkan koordinator pusat BEM Se Sultra, minggu ini akan mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sultra dan kantor Disnaker Provinsi Sultra. (NS)