Momen Bersih-Bersih: Tantangan Prabowo-Gibran dalam Menangani Pejabat Arogan

Jakarta, TrenNews.id – Menjelang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tuntutan publik untuk perbaikan tata kelola pemerintahan semakin gencar. Salah satu sorotan tajam datang dari isu arogansi pejabat tinggi, mulai dari Kemendikti Saintek hingga perusahaan BUMN seperti PLN.

Peristiwa di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menjadi sorotan setelah adanya aksi protes ASN terhadap dugaan arogansi yang melibatkan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu kepemimpinan yang buruk bukan hanya kabar burung, tetapi fakta yang nyata di depan mata.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, menyebut kejadian ini sebagai peringatan serius. “Kasus di Kemendikti Saintek ini membuka mata bahwa ada banyak lembaga pemerintah yang tidak baik-baik saja,” tegas Yudistira, Selasa (21/1/2025) di Jakarta.

Menurutnya, tindakan arogansi di lingkungan kerja justru merusak iklim profesionalisme dan etika, serta dapat menghambat kinerja pemerintahan.

Selain Kemendikti Saintek, isu serupa juga mengemuka di PT PLN (Persero). Yudhistira menyebut bahwa seorang pejabat tinggi di PLN dituding sering bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Bentuk arogansi ini termasuk memaki, memerintah push-up, hingga mencopot jabatan tanpa alasan yang jelas.

Tindakan-tindakan tersebut dinilai mencerminkan pendekatan militeristik yang kebablasan. “Disiplin itu perlu, tetapi harus dalam koridor yang mendidik. Jangan memperlakukan bawahan seperti musuh,” ujar Yudhistira.

Ironisnya, sang pejabat justru memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat pro hire, meskipun kualitasnya diragukan.

Yudhistira juga menggarisbawahi bahwa pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin integritas atau sikap kepemimpinan yang baik. “Pejabat-pejabat ini lulusan universitas ternama, tapi bagaimana dengan attitude-nya? Presiden harus berani bertindak tegas terhadap pejabat seperti ini,” tambahnya.

Kasus-kasus ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk membuktikan janji mereka dalam memperbaiki birokrasi. Publik berharap momen ini digunakan sebagai langkah tegas untuk membersihkan lembaga pemerintahan dari oknum-oknum arogan yang dapat menghambat reformasi.

Masyarakat menanti langkah nyata dari Prabowo-Gibran dalam membangun pemerintahan yang beretika, profesional, dan bebas dari pengaruh negatif para pejabat yang arogan. Dalam waktu dekat, keputusan mereka akan menjadi cerminan keseriusan dalam menjaga integritas pemerintahan.

Pewarta : Ghifari