PB Al Washliyah, Perlu Kajian Matang Terkait Pembagian IUP Tambang Kepada Ormas
JAKARTA, TRENNEWS.ID – Pengurus Besar Al Washliyah meminta agar dilakukan kajian yang matang terkait pembagian IUP Tambang Kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hal ini diungkapkan Dr. H. Amran Arifin Sekretaris Jenderal (Sekjend) PB Al Washliyah kepada Trennews.id, Senin (3/6/2024).
“Benarkah pembagian IUP Tambang di maksud untuk kesejahteraan masyarakat ? atau hal ini hanya untuk kepentingan elite dan kelompok tertentu, yang memanfaatkan Ormas. Kita khawatir yang seharusnya Ormas menikmati tapi pada akhirnya hanya dapat menerima segelintir dari eksplorasi hasil tambang tersebut,” ucap Amran Arifin.
Amran Arifin juga menegaskan kekhawatirannya bahwa pembagian IUP tambang tersebut malah akan menimbulkan fitnah besar bagi keberadaan Ormas yang ada, terutama bagi Ormas Islam.
“Konsep dasar ormas adalah ikhlas dan tidak profit oriented dalam perjuangannya, kemudian semua harus menyesuaikan diri berubah menjadi kapitalis,” ujarnya.
“Belum lagi kalau kita berbicara mengenai asas keadilan dalam pembagian IUP tambang tersebut. Kita akan saksikan yang raksasa akan tetap menguasai dengan serakahnya, sementara yang tak berdaya akan pasrah saja,” tegas Amran.
Amran Arifin juga mempertanyakan implementasi terkait IUP tambang tersebut, sebab sudah tidak menjadi rahasia lagi bagaimana para pengusaha tambangan harus berjibaku untuk memperoleh IUP.
“Akhirnya tidak terbayangkan juga kalau suatu saat Ormas akan memperdagangkan IUP yang di dapatnya,” tegas Amran.
“Rasanya kami lebih sepakat kalau memang diperuntukkan meningkatkan kesejahteraan melalui Ormas, tingkatkan saja anggaran dari pemerintah terkait bantuan kepada Ormas, bila perlu sepuluh kali lipat.” ujarnya
“Atau kami rasakan lebih baik memberikan konsensi lahan kepada Ormas untuk mengelolanya, hal ini akan lebih realistis,” ungkapnya.
Seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang perubahan atas PP 96/2021 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba).
Secara khusus dalam pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan Ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Al Washliyah bisa mengelola Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIPK).
“Kami rasa perlunya sesama Ormas, tidak hanya Ormas Islam, akan tetapi termasuk Ormas lintas Agama untuk duduk bersama berdiskusi, dialog mengkaji dampak positif dan negatif bagi Ormas terkait persoalan pembagian IUP tambang kepada Ormas,” pungkas Amran Arifin.
(Hendra)
![](http://trennews.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240819-WA0161.jpg)
Tinggalkan Balasan