Pemilu 2024 Didepan Mata, Ketua DPRD Kolut Minta ASN Bersifat Netral dan Bawaslu Lakukan Pengawasan

LASUSUA TRENNEWS.ID I Pemilu 2024 sudah di depan mata. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mewanti-wanti agar aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas saat perhelatan lima tahunan ini berlangsung.

“Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial. Jika ASN tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional,”ujar Anas. Seperti dikutip di laman PANRB.

Anas menekankan, akan ada sanksi yang diberikan bagi ASN yang ikut terlibat, mulai dari sanksi moral, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, hingga diberhentikan secara tidak dengan hormat.

Senada dengan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Buhari, S.Kel,M.Si, berharap, agar Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2024 ini berjalan dengan aman, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) harus betul-betul bersikap netral, tidak mudah terpengaruh dengan arahan pihak-pihak tertentu untuk menggiring ke salah satu partai atau caleg tertentu.

“Kita berharap ASN, TNI, Polri dan institusi lainnya agar netral, menciptakan suasana yang demokratis sehingga hasil pemilu dan pilcaleg legitimate dan berkualitas,” ujar Ketua DPRD Kolaka Utara, Rabu (24/1/2024)

Kemudian Buhari juga menyampaikan, bahwa Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu agar benar-benar mengontrol dan mengawasi jalannya pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif ini agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Bawaslu harus mengawasi jalannya sosialisasi pilpres dan pileg saat ini, sampai berakhirnya pemilu 2024 nanti,” Kata Buhari.

Selain itu, Politisi Demokrat Kolut ini juga meminta agar ASN dan para Kades berjalan sesuai aturan, jangan genit mau terlibat politik yang pada akhirnya menimbulkan masalah. “Lebih baik berikan pelayanan kepada masyarakat,”imbuhnya.

“Kami duga dan lihat ada partai atau caleg yang kurang percaya diri mendekati rakyat dengan kemampuannya sendiri sehingga ingin menarik ASN dan institusi lainnya masuk terlibat membantu dalam politik untuk kepentingannya,” pungkasnya.

Sementara ini, trennews.id masih berusaha meminta tanggapan dari Pj Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir Sukanto Toding, MSP., MA. Namun hingga kini di telp hingga pesan WhatsApp belum ada balasannya. (**)