Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Fraksi Demokrat Soroti Dana CSR Tambang dan Status Hukum Hotel di Bay Pass

LASUSUA, TRENNEWS.ID – Usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara, pada Jum’at (9/8/2024). Kepada awak media, Surahman, S.Ag menyampaikan bahwa pada rapat paripurna tersebut, Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa catatan penting bagi Pemerintah yang perlu menjadi perhatian.

Adapun catatan penting yang ia maksudkan itu adalah, Fraksi Demokrat mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk terus mengevaluasi kualitas serapan APBD. Tujuannya kata dia adalah, sebagai bentuk antisipasi terhadap ragam persoalan yang terindikasi menjadi faktor penghambat penyerapan APBD secara kompleks. Karena ini bisa berdampak yang sangat beragam.

“Mulai dari pelayanan publik yang tidak maksimal, pembangunan mandek, pergerakan ekonomi rakyat melemah dan dampak negatif lainnya,” ujar Surahman.

Kemudian lanjut dia, Fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah supaya alokasi penyerapan APBD yang bersifat pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu mendapatkan prioritas dan memiliki perencanaan yang matang.

“Kemudian Fraksi kami juga meminta penjelasan Pemerintah Daerah secara resmi terkait belanja dana CSR Tambang Tahun 2012 sampai sekarang, serta transparansi CSR pembangunan Rumah Sakit Patoa,” kata anggota DPRD Fraksi Demokrat Kolaka Utara ini.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah mengenai proyek mangkrak penimbunan rencana pembangunan stadion yang berada di Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Katoi.

“Terakhir Fraksi Demokrat meminta penjelasan Pemerintah Daerah terkait status Hak dan status Hukum hotel di Bay Pass Lasusua itu, dan masih banyak lagi aset-aset daerah lainnya yang mangkrak dan perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah,” pungkasnya. (Red)