Tolak Pengunaan Jalan Umum Untuk Hauling, LASKAR SULTRA Soroti Aktivitas PT TPM Yang di Duga Tidak Kantongi Izin Melintas

KONAWE, TRENNEWS.ID – Lentera Pemerhati Aspirasi Rakyat (LASKAR SULTRA) kecam aktivitas PT. Tani Prima Makmur (TPM), perusahaan kepala sawit yang berlokasi di Desa Lerehoma, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di duga kuat tak memiliki izin penggunaan jalan umum.

perusahaan yang hendak menggunakan jalan umum untuk hauling atau pengangkutan CPO harus memiliki izin penggunaan jalan umum dari instansi terkait.

Ketua umum LASKAR SULTRA,, Israwan mengatakan dengan tegas bahwa penggunaan jalan itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

“Seperti yang kita ketahui bahwa dalam UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dijelaskan bahwasanya jalan umum diperuntukkan untuk masyarakat umum, tidak diperuntukkan untuk perusahaan. Tentunya perusahaan harus membuat jalan khusus, itu jelas diatur dalam undang-undang,” ucapnya pada media ini, Senin (20/5/2024)

Israwan juga menambahkan bahwa PT. TPM belum pernah melakukan sosialisasi terkait pengunaan jalan umum yang di jadikan jalan hauling di Kecamatan Anggaberi dan masyarakat menolak terkait penggunaan jalan umum yang di peruntukan hanya untuk masyarakat dan bukan untuk para investor atau oligarki-oligarki yang ada.

Sebab, menurut dia, akan banyak dampak yang ditimbulkan, bilamana pemerintah membiarkan aktivitas hauling PT. Tani Prima Makmur di jalan umum, utamanya poros Lerehoma dan Toriki.

Disebutkannya, dampak yang nanti ditimbulkan, mulai dari kebisingan kendaraan, yang tentunya akan menggangu ketenangan masyarakat dan kerusakan jalan umum akibat aktivitas pengangkutan CPO yang diduga over load.

Kemudian, masalah lainnya, yakni timbulnya polusi yang nantinya menyebabkan gangguan kesehatan, utamanya pada saluran pernafasan.

Sehingga ia meminta kepada pemerintah, agar benar-benar mengambil kebijakan yang pro terhadap masyarakat, sebab kepentingan masyarakat itu lebih utama.

Lebih lanjut, Israwan mengatakan, fasilitas jalan yang dibuat menggunakan anggaran APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten, itu diperuntukan untuk masyarakat umum, bukan kepentingan suatu kelompok atau pebisnis.

Belum lagi kata dia, mayoritas jalan di Kecamatan Anggaberi terkhusus jalan Poros Andabia itu sudah dalam kondisi rusak, jika ditambah dengan alur lalu lintas hauling perusahaan, maka dipastikan jalan tersebut semakin parah rusaknya.

Ia juga meminta peran aktif dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Konawe terkhusus Dapil Kec Anggaberi untuk peka terhadap persoalan ini.

melihat tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah, sehingga kadang masyarakat harus menegakkan hukum dengan caranya sendiri. dan bila hal itu dibiarkan terjadi maka akan mencedarai kewibawaan negara kita sebagai negara hukum”. Tutup Israwan.

(Redaksi)