DPRD Manggarai Dinilai Gagal Lindungi Warga – Paul Peos dan Arlan Nala Dituding Menunda-Nunda Penyelesaian Krisis Air Paralando

Ruteng, TrenNews.id – Puluhan warga Desa Para Lando, Kecamatan Reok Barat, yang telah lama terpinggirkan dalam distribusi air minum bersih, kini mengangkat suara lebih keras menyatakan bahwa anggota DPRD Manggarai – terutama Ketua DPRD Paul Peos (PDIP) dan Arlan Nala (DEMOKRAT) – tidak mampu memberikan solusi konkret dan hanya berlama-lama dalam proses yang tidak jelas.

Proyek pengolahan air senilai hampir 1 MILYAR RUPIAH yang digelar Dinas PUPR tahun 2025 hanya dinikmati sebagian kecil warga, sementara 22 rumah tangga terpaksa hidup tanpa akses layak. Bahkan instalasi air minum lama dari tahun 2004 dan Dana Pansismas (total anggaran sekitar 450 juta rupiah) yang masih berfungsi dengan baik dibongkar tanpa pemberitahuan jelas, dengan alasan “perbedaan anggaran program” yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Arlan Nala, justru lebih fokus pada “perbedaan versi” antara masyarakat dan Dinas PUPR daripada menangani penderitaan warga yang sudah tidak sabar menunggu. Padahal, masyarakat telah jelas menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi, tidak ada berita acara pembongkaran, dan tidak ada klarifikasi apapun dari pihak dinas.

“Kita harus klarifikasi bersama agar menemukan solusi yang tepat,” ucap Arlan Nala – sebuah pernyataan yang dinilai warga sebagai cara untuk menunda tindakan. Padahal, masalah ini bukan sekadar perbedaan informasi, melainkan kasus nyata tentang ketidakadilan dan pemborosan anggaran publik yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Warga juga mengkritik bahwa Arlan Nala seolah-olah meresahkan masyarakat dengan menyamakan versi keluhan mereka dengan klaim pihak dinas yang tidak terbukti. Padahal, sebagai anggota legislatif, tugasnya adalah membela kepentingan rakyat, bukan mencari alasan untuk tidak bertindak.

Ketua DPRD Paul Peos (PDIP) bahkan lebih jauh lagi dengan meminta masyarakat untuk menyerahkan “data resmi” terkait jumlah rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani. Padahal, itu adalah tugas DPRD dan Dinas PUPR untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan, bukan membebani masyarakat yang sudah datang dari jauh dengan membawa bukti nyata kondisi yang terjadi.

“Penyelesaiannya tidak bisa instan, tapi kami akan mempercepat prosesnya,” jelas Paul Peos – sebuah janji yang dianggap warga sebagai omong kosong mengingat masalah ini sudah dikenal bahkan pernah dibicarakan dengan Bupati pada 13 Maret lalu. Sampai saat ini, tidak ada tindakan nyata dari DPRD untuk melakukan pengawasan langsung atau menggelar rapat terbuka seperti yang dituntut masyarakat.

“Tidak adil! Kita sudah membawa bukti, sudah jelaskan kondisi lapangan, tapi mereka malah minta kita bawa data yang seharusnya mereka siapkan sendiri,” ujar perwakilan masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu, hanya Ferdi Naur (NASDEM) yang tampaknya memahami urgensi masalah ini dengan menyatakan: “Harus Ada Kepastian, Jangan Sampai Masyarakat Datang Lagi”. Ia mengakui bahwa proyek tahun 2025 sudah selesai, namun menekankan bahwa pihak Dinas PUPR atau Sekda harus hadir untuk memberikan kepastian, bukan hanya menunda dengan alasan anggaran perubahan tahun 2026.

Masyarakat yang telah mengajukan lima tuntutan jelas – mulai dari pengawasan langsung hingga evaluasi menyeluruh – kini khawatir bahwa tuntutan tersebut akan hanya terjebak dalam rapat yang tidak menghasilkan apa-apa akibat sikap Paul Peos dan Arlan Nala yang lebih suka berbicara daripada bertindak.

Tak hanya di Para Lando, desa-desa lain juga di Reok Barat menghadapi masalah serupa, padahal sumber mata air seperti Wudak memiliki kapasitas yang besar untuk memenuhi kebutuhan semua warga. Namun DPRD seolah-olah tidak peduli dengan skala masalah yang luas ini, hanya fokus pada proses yang tidak jelas dan permintaan data yang tidak perlu.

“Kita tidak mau lagi datang ke kantor DPRD dengan membawa keluhan yang sama. Paul Peos dan Arlan Nala harus mulai bertindak untuk rakyat,” tegas perwakilan masyarakat Desa Paralando. (Kordian)