Mahasiswa dan Warga Kepung DPRD Kaltim, Tuntut Evaluasi Kebijakan hingga Hentikan KKN

Samarinda, TrenNews.id – Gelombang massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat tumpah ruah di halaman Kantor DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026). Di bawah terik matahari, aksi unjuk rasa berlangsung dengan spanduk tuntutan terbentang dan orasi yang menggema, menyoroti berbagai persoalan tata kelola pemerintahan daerah.

Aksi yang dimulai sejak pagi itu membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim. Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menyampaikan tiga poin utama tuntutan.

Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menuntut penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketiga, meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Di tengah berlangsungnya aksi, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menemui massa dan menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan keresahan publik sekaligus kepedulian terhadap arah kebijakan pembangunan di Kalimantan Timur, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.

“Kami DPRD Kaltim mengapresiasi masyarakat dan mahasiswa yang hadir hari ini. Apa yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan yang dinilai konstruktif, serta membuka ruang kolaborasi antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah, khususnya dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kepentingan publik.

“Anggaran pembangunan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Yang belum tepat sasaran akan kami evaluasi,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, ia menambahkan bahwa prioritas pembangunan ke depan akan difokuskan pada sektor strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur, sekaligus dorongan agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Ab)