Bupati Malaka Tolak Jawab Pertanyaan TrenNews.id, Minta Identitas Jurnalis hingga KTP

Malaka, TrenNews.id – Percakapan WhatsApp yang terjadi pada 17 April 2026 pukul 13.17 hingga 14.45 WITA antara Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dengan jurnalis TrenNews.id, Kordianus Lado, mengungkapkan dinamika yang mencuatkan persoalan hak akses informasi publik dan cara pejabat daerah menanggapi pertanyaan dari media.

Bupati yang beberapa waktu lalu menyatakan “DPRD harus belajar lebih banyak lagi. Jangan sampai tidak memahami kedudukannya sendiri sebagai DPRD” menolak menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan terkait pernyataan tersebut, dengan alasan tidak mengenal identitas jurnalis yang bertanya.

“Anda Siapa? Kirim Identitas Anda”

Setelah memperkenalkan diri sebagai jurnalis TrenNews.id dan menyampaikan enam pertanyaan terkait kritik tajamnya terhadap DPRD, Bupati hanya menjawab satu kalimat: “Anda siapa?”

Ketika Kordianus kembali menyatakan dirinya sebagai jurnalis TrenNews.id dan mengungkapkan tujuan konfirmasi untuk kepentingan publikasi, Bupati langsung menuntut: “Kirim identitas anda. KTP, Id pers yg dikeluarkan olh dewan Pers.”

Respons jurnalis yang menyatakan bahwa KTP merupakan data pribadi dan mengusulkan agar pihak Bupati memverifikasi melalui website redaksi, tidak mendapatkan tanggapan yang membuka ruang komunikasi. Sebaliknya, Bupati menutup kemungkinan menjawab pertanyaan dengan menyatakan: “Bila demikiannya ya sdh. Bagaimana saya tanggapi sesuatu kpd org yg saya tdk tahu?”

Ketika jurnalis menanyakan relevansi hubungan kenal langsung dengan tanggapan terhadap pertanyaan yang menyangkut kepentingan publik, Bupati hanya menjawab tawa singkat “Ha…ha…..” dan kembali mengulang argumen yang sama: “Bagaimana saya saya bisa jawab sesuatu kpd org yg saya tdk kenal???”

“Anda kan seorang Bupati, tidak mungkin anda harus mengetahui secara langsung setiap jurnalis yg meminta tanggapan dan pernyataan anda, baru bisa dilayani?” ujar Kordianus dalam balasan terakhir yang tidak mendapatkan jawaban dari Bupati.

Sebelumnya, pernyataan Bupati Stefanus Bria Seran yang menyiratkan adanya kekurangan pemahaman pada DPRD terkait fungsi dan kedudukannya telah menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat politik lokal. Banyak yang khawatir, kritik yang disampaikan secara terbuka tersebut berpotensi mengganggu kerja sama antar lembaga dan berdampak pada pelaksanaan program kerja bagi rakyat.

Dalam enam pertanyaan yang diajukan, jurnalis TrenNews.id tidak hanya meminta klarifikasi dasar pernyataan tersebut dan contoh kasus konkret, tetapi juga menanyakan efektivitas cara penyampaian kritik, tanggapan terhadap dugaan strategi politik untuk melemahkan DPRD, dampak terhadap stabilitas pemerintahan, serta langkah konkret untuk membangun sinergi eksekutif-legislatif.

“Kami juga telah melakukan upaya untuk menghubungi Sekretariat Kabupaten Malaka untuk meminta klarifikasi terkait penolakan Bupati dalam menjawab pertanyaan. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait,” jelas keterangan dari redaksi TrenNews.id. (Kordian)