Dana desa Ironi Kekuasaan Kepala Desa Atau Dikuasai Oleh Penguasa dan Pengusaha

Lalu, pasca kegiatan Bimtek dilaksanakan apakah ilmu yang didapatkan tersebut telah di implementasikan ke desa masing-masing, mungkin inilah pertanyaan sesungguhnya dari para pemerhati kebijakan, media dan aktivis anti korupsi.

Beragam berita sering kita baca di media online, banyaknya demonstrasi dan menolak kegiatan Bimtek di tiap daerah yang diduga hanya menghamburkan uang sering kita baca.

Namun, kegiatan tersebut justru semakin subur dan menjamur seperti tanpa tersentuh oleh aparat hukum, padahal banyak laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang terindikasi korupsi telah dilaporkan oleh para aktivis pergerakan, namun persentase kasus yang naik di persidangan sangatlah kecil.

Benar, bahwa dalam pemeriksaan Dana Desa (DD) telah memiliki mekanisme resmi sesuai undang-undang yang berlaku dan ada instansi yang dinamakan Inspektorat/APIP yang telah ditunjuk dalam pengawasan anggaran itu, pertanyaannya apakah sudah efektif.

Kiranya, anggaran DD tersebut bisa di kelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa adanya dugaan intervensi dari pihak birokrasi, penguasa dan pengusaha kepada aparatur desa dalam menjalankan programnya sesuai APBDes masing-masing.

Penulis : A. Nasution
(Jurnalis & Aktivis Pergerakan)