Pembahasan Tahapan Rencana Awal RKPD Kota Bontang 2025 harus Adaptif Integratif dan Solutif

BONTANG TRENNEWS.ID I Forum konsultasi publik dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat

Pemerintahan Daerah membuka ruang bagi publik untuk memberikan pandangan, masukan serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah sebab penting adanya forum ini.

Pemerintah Kota Bontang dalam menentukan arah dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan menjadikan forum ini sebagai tahapan dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan yang kemudian nanti akan berkaitan dengan proses lain, diantaranya adalah menampung aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik tingkatannya Kelurahan dan Kecamatan.

Dengan melibatkan masyarakat, Pemerintah Kota Bontang menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan memberikan legitimasi kepada kebijakan yang dihasilkan. Melibatkan masyarakat sejak awal dapat membantu mencegah atau mengatasi konflik yang mungkin muncul akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan atau pandangan publik.

Dalam kesempatan ini, DPC MASATA (Masyarakat Sadar Wisata) Kota Bontang diundang untuk bersama Pemerintah Kota Bontang, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2025.

Ketua DPC MASATA Kota Bontang, Eko Satrya mengatakan, penyusunan RKPD Kota Bontang tahun 2025 harus adaptif, integratif dan solutif ( mampu menjawab permasalahan) sehingga penyusunan itu menuntut desain perencanaan yang ideal.

“Mengapa? agar mampu diimplementasikan seiring dengan perubahan paradigma dari kerja menjadi kinerja, untuk itu dokumen perencanaan yang disusun harus responsif, antisipatif, dan fleksibel sebagai sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mencapai sasaran kerja,” ujar Eko Satrya kepada trennews.id saat ngopi pagi, Senin (5/2/2024).

Selain itu kata dia, melalui Forum konsultasi publik dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini, diharapkan ada output dari forum konsultasi publik ini menjadi pembentukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menunjukan kinerja yang tetap konsisten dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

“Supaya rancangan awal RKPD 2025 dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintah, demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Eko. (**)