Tua Golo Rampasasa: Tidak Ada Kampanye Hitam, Itu Suara Masyarakat Sendiri

MANGGARAI, TRENNEWS.ID – Warga Gendang Rampasasa, Desa Wae Mulu, membantah tuduhan kampanye hitam yang dilakukan Maksi Ngkeros adalah hal yang tidak benar adanya.

Dalam video yang beredar luas tersebut, Maksi Ngkeros sama sekali tidak menyampaikan kampanye tentang Hery Nabit sebagai penghancur Manggarai. Statemen tersebut murni disampaikan oleh masyarakat gendang rampasasa saat mengikuti kampanye paket Maksi-Ronal.

Masyarakat gendang rampasasa mengkritik Hery Nabit sebagai penghancur manggarai adalah bentuk kekecewaan masyarakat setempat akan janji-janji palsu Nabit.

Darius Sekak, salah satu masyarakat gendang rampasasa selaku Tua Golo saat ditemui Trennews.id di rumah gendang, Senin (4/11/2024).

“Saya ditanya Bawaslu terkait kampanye pak Maksi. Saya menjawab bahwa pak Maksi hanya menyampaikan bahwa dirinya mau ikut berkonsentrasi di Pilkada Manggarai. Terkait penyampaian seperti yang beredar dalam video yang sudah viral itu hoax. Itu teriakan masyarakat dari luar saat mengikuti kampanye. Saya duduk sekitar 3 meter dari pak Maksi waktu itu, dan saya tidak mendengar pak Maksi menyudutkan Hery Nabit,” terang Darius Sekak.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nikus Wua selaku masyarakat gendang setempat membantah terkait kampanye hitam yang di lakukan Maksi Ngkeros.

Nikus membeberkan fakta bahwa soal pernyataan seperti yang beredar di pemberitaan media itu bukan suara dari mulut Maksi Ngkeros, melainkan suara masyarakat setempat yang kecewa dengan janji-janji Hery Nabit untuk pembangunan Rumah Adat Gendang Rampasasa.

“Terkait kampanye pak Maksi disini tidak menyudutkan nama Hery Nabit secara pribadi. Dia hanya menyampaikan hal yang biasa saja. Namun, terkait tuduhan kampanye hitam seperti yang beredar di video yang viral itu suara dari masyarakat, bukan dari pak Maksi sendiri.

Tuduhan kampanye hitam kepada Maksi Ngkeros terus bergulir hingga memantik reaksi dari beberapa advokat ternama. Salah satunya Dosen Hukum pidana, Dr.Edi Hardum, SH, MH.

“Penetapan tersangka kepada Maksi Ngkreros bukan karena kasus korupsi atau kasus penyuapan kepada masyarakat dan sebagainya tetapi kasus ecek-ecek,” kata kuasa hukum Pasangan Maksimus Ngkeros dan Ronald, Dr. Edi Hardum, SH, MH, kepada media Jumat (1/11/2024) menanggapi penetapan Maksi Ngkros sebagai tersangka dalam kasus dugaan kampanye hitam.

Edi mengatakan, kasus ecek-ecek di atas tidak membuat pasangan Maksi Ngkeros – Ronald batal untuk maju Pilkada Manggarai. Selain itu, keduanya tidak bisa dibatalkan untuk dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai kalau terpilih.

Pasalnya, kata Edi, ancaman hukuman untuk peserta Pilkada yang terbukti melakukan kampanye hitam sebagaimana dipaksakan ditudukan kepada Maksi Ngkeros adalah minimal 3 (tiga) bulan penjara maksimal 18 bulan penjara dan atau denda Rp 600.000,00 – Rp 6.000.000,00, sebagai diatur dalam Pasal 187 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Edi mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati dan atau calon wali kota dan wakil wali kota dibatalkan pencalonannya kalau, antara lain, pertama, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Kedua, pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Ketiga, Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Tiga hal tersebut diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kata Edi.

“Jadi berdasarkan itu, tidak perlu kuatir dengan tuduhan kampanye hitam kepada Maksi Ngkeros. Ini kasus ecek-ecek. Tidak bisa membatalkan Paslon Maron untuk meraih kemenangan,”pungkasnya. (Lado)